Filipina isyaratkan keluar dari Dewan HAM PBB

Pizaro Gozali

JAKARTA

Filipina mengisyaratkan kemungkinan penarikan diri dari Dewan HAM PBB menyusul resolusi untuk menyelidiki perang melawan narkoba yang dilakukan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, lansir Philstar pada Kamis.

Resolusi yang diinisiasi oleh Islandia ini telah diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada Kamis dengan 18 negara mendukung, 14 menentang, dan 15 abstain.

“Saya pikir kita perlu lebih banyak mengikuti langkah Amerika Serikat,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin.

AS menarik diri dari Dewan HAM PBB pada Juni 2018 sebagai protes karena menganggap badan PBB itu berlaku bias terhadap Israel.

Sebelumnya, Filipina juga telah menarik diri dari keanggotaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada 17 Maret 2019.

Tetapi Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda menegaskan pemeriksaan pendahuluan ICC atas situasi di Filipina tetap berlanjut dan pengadilan mempertahankan yurisdiksinya atas “perang melawan narkoba” saat Filipina menjadi anggota.

Komnas HAM Filipina Chito Gascon mengkritik rencana pemerintah untuk menarik diri dari Dewan HAM PBB.

"Pemerintah Filipina harus bekerja sama karena bagian dari keanggotaan Dewan HAM PBB," kata Gascon.

Wakil juru bicara kepresidenan Filipina Barry Gutierrez menyatakan mendukung pernyataan Wakil Presiden Leni Robredo bahwa pemerintah harus bekerja sama dengan Dewan HAM PBB terkait dugaan pembunuhan di luar proses pengadilan dalam perang melawan narkoba oleh pemerintahan Duterte.

Dia mengatakan setuju dengan Robredo bahwa pemerintah seharusnya tidak mencegah personil PBB melakukan penyelidikan terhadap perang narkoba.

Lebih lanjut Gutierrez memperingatkan kemungkinan sanksi PBB terhadap Filipina jika pemerintah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HAM dan menolak untuk menindaklanjutinya.

“Jika temuan itu negatif berarti ada kesalahan dalam perang narkoba, (Dewan) akan memberikan rekomendasi,” jelas dia.

“Dan jika pemerintah masih menolak untuk mengakui ini, (PBB) kemungkinan akan menjatuhkan sanksi kepada kami,” tambah dia.

Saya harap kita tidak akan mencapai titik itu, kata Gutierrez.

Kamis lalu, Dewan HAM PBB menyetujui resolusi untuk menyelidiki pembunuhan massal terhadap pengguna dan bandar narkoba oleh kepolisian Filipina.

Pemerintah Filipina mencatat sekitar 6.600 orang telah tewas oleh polisi dalam tembak-menembak dengan tersangka pengedar narkoba sejak Rodrigo Duterte terpilih pada 2016.

Perang narkoba selama tiga tahun telah menimbulkan pertumpahan darah di Filipina, dengan laporan pembunuhan para tersangka oleh polisi dan pria bersenjata bertopeng hampir setiap malam.

Resolusi ini menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet untuk menyiapkan laporan tertulis yang komprehensif tentang situasi HAM di Filipina.

Evan Garcia, Duta Besar Manila untuk PBB di Jenewa, langsung menolak resolusi ini dan mengatakan keputusan ini partisan dan sepihak.

"Resolusi ini tidak mewakili kemenangan hak asasi manusia tetapi sebuah parodi atas mereka," kata Garcia.