ISTANBUL
Proses perdamaian Bangsamoro di Filipina telah “melalui perjalanan panjang,” kata Duta Besar Turki untuk Filipina Ahmet Idem Akay.
“Tidak mudah untuk menerapkan proses perdamaian seperti itu. Dibutuhkan kerja keras, waktu dan akan terus berlanjut untuk beberapa waktu lagi,” kata Duta Besar Ahmet Idem Akay kepada Anadolu Agency.
Dia menambahkan bahwa sulit untuk memprediksi kapan proses itu selesai.
Akay pekan lalu mengunjungi wilayah otonomi Filipina di selatan untuk mengawasi tahap ketiga proses penonaktifan mantan kombatan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
Turki telah memimpin Dewan Penonaktifan Independen (IDB) sejak didirikan pada 2014.
Duta Besar Turki mengatakan fase ketiga, yang melibatkan 14.000 mantan kombatan, ditunda hingga 8 November karena pandemi Covid-19.
“Itu adalah awal yang mulus dari fase ketiga proses dekomisioning tetapi tantangan utamanya adalah pandemi virus korona,” ujar dia.
Duta Besar Turki mengatakan IDB bertujuan untuk menyelesaikan fase ketiga sebelum pemilihan umum mendatang di Filipina yang ditetapkan pada Mei/Juni tahun depan.
Akay memuji kerja sama antara pemerintah nasional Manila dan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) yang dipimpin oleh MILF.
“Ada kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemerintah Filipina dan MILF dengan semua mekanisme yang relevan di kedua belah pihak dan juga antara mereka dan IDB. Ini kerja sama yang sangat baik,” ungkap dia.
Turki juga terlibat dalam proses perdamaian Bangsamoro melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Grup Kontak Internasional.
Selain itu, Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki IHH mengambil bagian dari Tim Pemantau Pihak Ketiga dalam proses perdamaian Bangsamoro.
Akay mengatakan IDB mengawasi proses bahwa kombatan MILF dan senjata mereka “diidentifikasi, didaftarkan dan menjalani proses yang hati-hati.”
"Ini adalah tugas yang rumit," tambah dia.
Sebanyak 40.000 mantan kombatan disepakati untuk dinonaktifkan dalam empat tahap.
“Dua fase pertama telah selesai sementara fase ketiga melibatkan 14.000, dan jumlah yang sama akan dinonaktifkan pada fase keempat,” tambah dubes Turki.
Perjuangan panjang hingga 2019
MILF memimpin perjuangan daerah untuk otonomi sejak pertengahan abad ke-20, yang akhirnya menghasilkan pembicaraan damai dan pembentukan pemerintah transisi setelah referendum pada 21 Januari 2019.
Sebelum Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan pada 2019 setelah referendum, MILF, yang dipimpin oleh Murad Ebrahim, telah meminta masa transisi enam tahun selama negosiasi damai dengan pemerintah nasional Manila.
Tetapi negosiasi menghasilkan pemerintahan transisi tiga tahun di bawah Ebrahim sebagai menteri utama hingga 2022.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengizinkan pemerintah transisi mengambil kendali pemerintahan daerah dan menjalankan otoritas hingga 2022, ketika pemilihan disepakati untuk diadakan.
Namun, pemilihan sekarang telah diundur kembali ke tahun 2025 di bawah undang-undang populer yang ditandatangani oleh presiden negara itu, memperpanjang masa pemerintahan transisi tiga tahun lagi.
Undang-undang tersebut, yang ditandatangani oleh Rodrigo Duterte bulan lalu setelah persetujuan parlemen, memindahkan tanggal pemilihan parlemen dan regional BARMM hingga Mei 2025.
Pemilihan pertama wilayah mayoritas Muslim setelah pemerintahan sementara dibentuk pada Februari 2019 dengan Murad Ebrahim sebagai menteri utama telah dijadwalkan pada tahun depan.
Tetapi permintaan masyarakat di wilayah tersebut, yang memperoleh otonomi pada 2019, menyebabkan pemilihan diundur ke tahun 2025.
Bangsamoro adalah wilayah berpenduduk hampir lima juta orang yang merupakan etnis Moro dan sebagian besar beragama Islam. Wilayah ini memiliki lima provinsi dan tiga kota, termasuk ibu kota.
