Pizaro Gozali Idrus
JAKARTA
Ahli politik dan lembaga HAM meminta Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha lebih mengedepankan dialog daripada tindakan represif dalam menghadapi gelombang pro demokrasi.
Heru Susetyo, ahli Thailand dari Universitas Indonesia, menyampaikan Prayut harus mendengarkan kehendak kelompok sipil karena bagaimanapun Thailand adalah negara demokrasi meskipun di bawah monarki konstitusional.
“Sebagai perdana menteri, Prayut harus mengakomodasi masyarakat sipil,” ujar Heru kepada Anadolu Agency pada Kamis.
Polisi anti huru hara Thailand menghalau ribuan pengunjuk rasa dari luar kantor perdana menteri pada Kamis pagi menyusul keputusan darurat negara yang diberlakukan pemerintah.
Enam partai politik oposisi menyatakan menolak status darurat yang ditetapkan oleh pemerintah, mengutip pernyataan yang disiarkan live di media sosial pada Kamis.
Keputusan ini melarang pertemuan lebih dari empat orang dan posting online yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Akibat kebijakan ini, polisi menangkap 22 demonstran, termasuk dua ikon demonstrasi Arnon Numpha dan Panusaya Sithijirawattanakul.
Arnon, 36, adalah orang pertama yang secara terbuka mendobrak tabu dengan menyerukan reformasi pada Agustus.
Sedangkan, Panusaya, 21, mahasiswi Universitas Thammasat yang pada 10 Agustus lalu secara terbuka menyampaikan daftar 10 poin tuntutan reformasi kepada monarki.
Panusaya adalah juru bicara kelompok serikat mahasiswa United Front of Thammasat and Demonstration.
Tuntutan mereka termasuk mencabut undang-undang yang melarang pencemaran nama baik monarki, konstitusi baru, menghapuskan kantor kerajaan, menggulingkan pemerintah yang dipimpin militer dan membubarkan pengawal kerajaan Raja.
Reformasi monarki adalah aspirasi yang sangat tabu di Thailand karena selama ini Raja mendapatkan proteksi dari hinaan dan kritikan lewat hukum Lese-Majeste.
Artikel 112 Hukum Pidana Thailand menegaskan seseorang yang “merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan” diancam hukuman penjara hingga 15 tahun.
Heru mengatakan keinginan para demonstran pro-demokrasi di Thailand sebenarnya menekankan pada dua hal.
Pertama, kata Heru, melahirkan kembali negara Thailand agar lebih demokratis dalam pemerintahannya.
“Ada kekecewaan masyarakat sipil pada pemilu terakhir yang dianggap tidak fair,” ujar Heru yang mendapatkan gelar Ph.D bidang Human Rights and Peace Studies dari Mahidol University, Bangkok.
Kedua, kata Heru, masyarakat menginginkan sosok Raja yang lebih dekat dengan rakyat.
Menurut Heru, masyarakat Thailand menilai Raja Maha Vajiralongkorn selama covid-19 agak berjarak dengan tinggal di luar negeri.
“Militer pun memiliki jarak dengan masyarakat sipil,” ucap dia.
Raja, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri, kembali ke Thailand pekan ini untuk sejumlah tugas kerajaan, termasuk menandai hari peringatan ayahnya, mendiang Raja Bhumibol Adulyadej.
Parlemen harus sidang darurat
Abdulsuko Dina, pengamat politik Thailand, mengkritik tindakan Prayut yang memberlakukan darurat negara untuk membubarkan demonstrasi.
Menurut dia, tindakan-tindakan represif tidak tepat dilakukan untuk menghadapi gejolak massa.
“Prayut memilih pemberlakuan undang-undang darurat negara untuk penyelesaian masalah. Tetapi itu hanya akan menambah konflik,” jelas dia kepada Anadolu Agency.
Dina mengatakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan Prayut adalah melalui pendekatan politik dan dialog dengan menyerap aspirasi demonstran.
“Parlemen harus segera menggelar sidang darurat membahas krisis politik ini,” ucap dia.
Dina mengatakan jika krisis politik ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka gelombang demonstrasi akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya seperti Chiang Mai, Hat Yai, Songkhla, dan lainnya.
Pengangkapan dalam jumlah besar
Sementara itu Amnesty Internasional menyatakan pemberlakuan darurat negara berpotensi membuat banyak demonstran ditangkap.
“Tindakan drastis ini akan menyebabkan lebih banyak orang ditangkap, ditahan dan diadili secara tidak adil,” ujar Ming Yu Hah, Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International dalam pernyataannya.
Ming mengatakan penangkapan besar-besaran kepada para demonstran tidak dapat dibenarkan karena aksi berlangsung secara damai.
“Penangkapan ini jelas dirancang untuk membungkam perbedaan pendapat dan menebar ketakutan bagi siapa pun yang bersimpati dengan pandangan para pengunjuk rasa,” ujar Ming.
Dia pun mendesak agar pemerintah Thailand membebaskan pengunjuk rasa dan semua yang ditahan harus memiliki akses ke penasihat hukum.
“Otoritas Thailand harus mematuhi kewajiban internasional mereka dengan menghormati hak asasi siapapun yang hanya ingin mengutarakan pikirannya secara damai di media sosial atau di jalanan,” kata Ming.
Sebelumnya, gelombang demonstrasi mendesak pengunduran Prayut kembali digelar di Bangkok sejak Selasa hingga Kamis pagi.
Gerakan ini mengambil tempat di Monumen Demokrasi, Bangkok yang dipimpin pengacara HAM Arnon Nampha.
Aksi ini dilakukan juga untuk memperingati 47 tahun revolusi 14 Oktober 1973 yang menggulingkan pemerintah yang didukung militer.
Thailand diguncang protes anti pemerintah selama tiga bulan terakhir yang menuntut tiga hal yakni pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, reformasi monarki, dan konstitusi baru yang demokratis.
