Ilustrasi. (Foto file - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
JAKARTA
Malaysia tetap teguh dalam pendiriannya bahwa kekerasan di Myanmar harus diakhiri dan semua tahanan politik di negara itu segera dibebaskan.
Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein juga menegasskan kembali agar junta milter menghindari penggunaan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.
“Sediakan ruang untuk pertemuan damai; kebebasan berbicara. Kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan krisis politik ini dan menghindari peningkatan ketegangan,” ujar Hishamuddin dalam pernyataannya pada Selasa malam jelang pertemuan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada Sabtu mendatang.
Menurut Hishamuddin, ASEAN Leaders Meeting ini akan menjadi pertemuan pertama para pemimpin negara yang dilakukan secara tatap muka sejak pandemi Covid-19 melanda.
Hishamuddin meminta junta militer memberikan akses bantuan kemanusiaan untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
Selain itu, Hishamuddin juga meminta kepada otoritas Myanmar agar repatriasi pengungsi Rohingya ke Rakhine dilakukan secara damai, sukarela dan bermartabat.
Hishamuddin mengatakan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan hadir dalam pertemuan tersebut.
Muhyiddin telah menerima surat undangan khusus untuk pertemuan tersebut dari Pemimpin Brunei Darusssalam Sultan Hassanal Bolkiah, yang merupakan Ketua ASEAN 2021.
"Melalui pertemuan ini, para pemimpin negara ASEAN diharapkan dapat membahas situasi terkini di Myanmar serta mempertajam isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama," kata Hishammuddin.
Brunei Darussalam pada Rabu pagi juga mengonfirmasi para kepala negara dan pemerintahan negara-negara ASEAN akan bertemu di Jakarta pada Sabtu.
“Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan dari Brunei Darussalam akan memimpin pertemuan tersebut sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2021,” ujar pernyataan resmi pemerintah Brunei Darussalam pada Rabu.
Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan warga yang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer sudah mencapai 738 orang sejak 1 Februari lalu.
AAPP juga melaporkan hingga 20 April, total 3.300 orang telah ditahan.
Dari jumlah itu, 76 orang dijatuhi hukuman dan 1.020 lainnya telah dikeluarkan surat perintah penangkapan.
Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.
Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk di jalan.
