Survei CISDI temukan belum semua tenaga vaksinator di puskesmas dapat pelatihan

JAKARTA

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkapkan, masih ada tenaga vaksinator di puskesmas belum mendapat pelatihan.

CISDI melakukan survei mengenai kesiapan puskesmas untuk vaksinasi secara daring pada 1 Februari-15 Maret 2021.

“Yang juga menjadi perhatian, belum semua tenaga vaksinator mendapatkan pelatihan,” kata Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda dalam konferensi pers daring, Selasa.

Dalam laporannya, CISDI mengungkapkan, sebanyak 40,8 persen responden menjawab seluruh tenaga vaksinator di puskesmas tempat mereka bekerja sudah mendapat pelatihan.

Sebanyak 47,3 persen responden mengaku hanya sebagian vaksinator yang mendapat pelatihan, 10,3 persen menjawab kurang dari sebagian vaksinator mendapat pelatihan, serta 0,5 persen menjawab tidak ada yang dilatih.

CISDI juga mencatat hampir 90 persen menggunakan staf puskesmas sebagai tenaga vaksinator dan tidak mendapatkan tenaga tambahan.

Dari segi kelengkapan logistik vaksinasi, hasil survei menunjukkan lebih dari 90 persen puskesmas responden memiliki kulkas, cold box, serta vaccine carrier yang berfungsi.

“Namun, yang menjadi catatan tidak semua memiliki kelengkapan seperti ice pack dan alat pemantau suhu untuk tiap alat,” ujar Olivia.

Menurut Olivia, mengacu pada hasil survei, lebih dari 90 persen responden puskesmas memiliki fasilitas dan obat-obatan untuk penanganan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).

Akan tetapi, kata Olivia, sebanyak 20 persen responden mengungkapkan belum memiliki tenaga terlatih untuk menangani KIPI.

Atas temuan tersebut, CISDI meminta pemerintah menambah jumlah sumber daya manusia dari luar puskesmas sebagai tenaga vaksinator.

Olivia juga meminta ada perlindungan tenaga kesehatan melalui ketersediaan APD serta tes secara berkala, hingga memastikan distribusi logistik pendukung vaksinasi secara lebih merata.

Total terdapat 184 responden dari 149 puskesmas di 96 kabupaten/kota pada 30 provinsi.

Sebagian besar responden rata-rata telah bekerja selama lebih dari 3 tahun di puskesmas, dan responden paling banyak berprofesi sebagai dokter umum, perawat, serta bidan.

Tanggapan pemerintah

Kementerian Kesehatan menyambut baik survei tersebut dan menjadikannya masukan bagi pemerintah.

Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Hutapea mengaku setuju dengan saran penambahan SDM di luar tenaga puskesmas sebagai vaksinator.

Menurut Prima, puskesmas memang menjadi penggerak utama dalam program vaksinasi sehingga perbaikan akan dilakukan pemerintah.

“Kami menargetkan puskesmas (yang terpencil) bisa melayani minimal 50 satu harinya, kalau di perkotaan bisa sampai 200, supaya kita bisa mencapai 1 juta suntikan per hari,” ucap Prima dalam konferensi pers yang sama.