Erric Permana
08 September 2020•Update: 09 September 2020
JAKARTA
Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi – sapaan akrab Joko Widodo – mengatakan pemilihan kepala daerah tidak bisa menunggu karena negara mana pun tidak mengetahui kapan berakhirnya pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu penyelenggara pilkada harus dilakukan dengan cara baru, dengan normal baru," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Selasa.
Selain mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, Jokowi meminta aparat birokrasi, TNI dan Polri untuk bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu.
"Saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa," tambah dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ingin adanya ketegasan dari semua pihak untuk tidak menggunakan politik identitas, politik SARA karena membahayakan persatuan dan kesatuan.
"Jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat," kata dia.
Pemerintah ingin para calon beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah.
Masyarakat juga diminta untuk mempelajari rekam jejak calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik.
Sebelumnya, pemungutan suara Pilkada 2020 akan berlangsung pada 9 Desember 2020 dan akan melibatkan 100 juta pemilih di 270 daerah.
Masa kampanye akan berlangsung pada 26 September hingga 5 Desember 2020.
Sejumlah pihak meminta penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda karena banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon.