Erric Permana
27 Februari 2019•Update: 28 Februari 2019
Erric Permana
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mendukung Mahkamah Agung untuk memberantas mafia peradilan di Indonesia.
Sebagai kepala negara, dirinya bersama lembaga pemerintah lainnya menyatakan siap untuk bersinergi menindak tegas korupsi dan mafia di lingkungan peradilan.
"Dengan sinergi yang kuat kita akan segera menciptakan kepastian hukum untuk membentuk iklim usaha yang positif dan melahirkan kemajuan ekonomi indonesia," ujar Joko Widodo saat menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta pada Rabu.
Mafia peradilan kata dia harus segera diberantas karena selama ini masyarakat menganggap hukum dan peradilan di Indonesia bisa diperjualbelikan.
Selain itu masyarakat juga menganggap peradilan perdata di Indonesia rumit dan lama dalam bertindak.
"Banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan. Banyak yang beranggapan bahwa keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang pengadilan," kata dia.
Namun, kata Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ini dengan adanya reformasi sistem peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung secara konsisten akan mengubah pandangan negatif dari masyarakat.
"Terobosan yang sudah dan sedang dilakukan oleh MA memang sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia," jelas dia.
Dia mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Salah satunya yakni penerapan "e-Court" yang memudahkan pendaftaran perkara secara daring, transparansi administrasi dan finansial, hingga kemudahan dalam hal layanan informasi persidangan merupakan hal yang sangat dinantikan.
"Penerapan teknologi informasi dalam sistem penanganan perkara tentu saja akan bisa mempercepat terwujudnya layanan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan dengan biaya ringan," tutur Presiden.
Kepala Negara sangat berharap bahwa inovasi tersebut membuka jalan bagi transparansi yudisial sekaligus membangun budaya baru yang memberikan motivasi bagi para aparatur di lingkungan peradilan.
