Dubes RI Dhaka Rina P Soemarmo (kanan) saat memimpin seremonial serah terima tugas dan wewenang Atase Pertahanan RI di Dhaka pada Selasa 26 Februari 2019. (Dokumentasi TNI - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Erric Permana
JAKARTA
Indonesia kembali membuka Kantor Atase Pertahanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka Bangladesh.
Pembukaan kembali Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Dhaka, Bangladesh ditandai dengan serah terima tugas dan wewenang pejabat Atase Pertahanan non-resident dari Kolonel Kav Dody M Taufik kepada pejabat Atase Pertahanan resident Kolonel Chb Mardikan pada Selasa.
Dubes RI Dhaka Rina P Soemarno menyampaikan KBRI Dhaka pernah memiliki Kantor Atase Pertahanan yang vakum selama 21 tahun sejak 1998.
Sejak krisis moneter tahun 1998, Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Dhaka, Bangladesh ditutup.
Wilayah Bangladesh menjadi bagian dari Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Islamabad, Pakistan.
Menurut Rina, pertimbangan dibukanya kembali kantor Atase Pertahanan karena Bangladesh memiliki pelabuhan laut Internasional di Chittagong yang digunakan sebagai tempat bekal ulang logistik KRI yang melintas menuju dan kembali dari Afrika dan Eropa.
Selain itu juga Indonesia dapat meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan karena Bangladesh merupakan negara ketiga terbesar di dunia penyumbang pasukan perdamaian PBB yang dapat dijadikan mitra TNI.
Bangladesh juga dapat menjadi pasar potensial untuk penjualan produk Alutsista Indonesia, selain dapat memantau imigran ilegal yang banyak masuk melalui jalur laut ke Indonesia dengan makin meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia-Bangladesh.
Kehadiran Atas Pertahanan ini juga diharapkan dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan diplomasi militer Indonesia.
Dia meminta atase pertahanan untuk selalu berkoordinasi dengan KBRI Dhaka dan instansi terkait.
Dubes RI Dhaka Ibu Rina P Soemarno mengatakan Atase Pertahanan merupakan pejabat struktural TNI yang ditempatkan di Kantor Perwakilan RI dengan status diplomatik di beberapa negara akreditasi.
Jabatan ini dalam rangka mewakili dan membantu Menteri Pertahanan, Panglima TNI, instansi terkait dalam melaksanakan misi diplomasi militer.
