Nicky Aulia Widadio
13 Juni 2019•Update: 14 Juni 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak akan membolehkan aksi massa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum berlangsung.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada kemungkinan aksi unjuk rasa terkait sidang gugatan di MK, meski jumlahnya tidak besar.
Sidang perdana terkait gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga akan digelar pada Jumat, 14 Juni. Sidang putusan akan dilaksanakan pada 28 Juni.
Polri akan mengarahkan agar aksi dilaksanakan di sekitar Patung Kuda dan IRTI, Jakarta Pusat yang berjarak sekitar 750 meter dari MK.
“Saat ini kami melihat bahwa kemungkinan tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi tapi tidak kita perbolehkan di depan MK karena mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan hak asasi orang lain,” kata Tito di Jakarta pada Kamis.
Dia mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Menurut Tito, Polri tidak ingin mengambil resiko dengan membiarkan aksi unjuk rasa di depan MK.
Dia berkaca dari aksi yang berujung ricuh di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21-22 Mei lalu.
Polri saat itu memberi diskresi dengan mengizinkan para peserta aksi memperpanjang waktu unjuk rasa hingga salat Tarawih berjamaah. Berdasarkan UU 9/1998, aksi unjuk rasa di ruang publik hanya boleh hingga pukul 18.00.
Tidak lama setelah massa aksi bubar, muncul sekelompok massa lain yang memprovokasi dan berbuat ricuh.
"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan,” ujar dia.
Tito juga mengapresiasi langkah calon Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau pendukungnya untuk tidak turun ke jalan dan memercayakan proses hukum kepada MK.
Polri mengerahkan 17 ribu personel untuk mengamankan proses sengketa pemilu di MK, sedangkan TNI juga menyiapkan sekitar 16 ribu personel.
Polisi dan TNI juga telah menyiapkan antisipasi dari skenario terburuk yang mungkin terjadi
