Nasional

MoU Polri, SKK Migas dan BPH Migas diperpanjang hingga 2023

Kasus keamanan wilayah sumber energi terdata mencapai 328 kasus gangguan dan keamanan

Megiza Soeharto Asmail  | 17.09.2018 - Update : 18.09.2018
MoU Polri, SKK Migas dan BPH Migas diperpanjang hingga 2023 Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Megiza Asmail

JAKARTA

Kepolisian Negara Republik Indonesia memperpanjang nota kesepahaman bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Senin.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan MoU yang dibuat sejak 2004 itu diperpanjang hingga 2023 mendatang. SKK Migas dan BPH Migas sebagai pusat pengelolaan energi bumi, menurut Tito, perlu mendapatkan perhatian seluruh instansi pemerintah dalam pengembangan produksinya untuk kesejahteraan rakyat.

"Rantai yang panjang memerlukan kegiatan dan dukungan dari kepolisian khususnya di bidang keamanan,” ujar Tito di Mabes Polri.

Polri memastikan bakal mensosialisasikan ke masyarakat agar strategi SKK Migas dan BPH Migas mendapat dukungan masyarakat dalam meningkatkan produksi dengan memaksimalkan ladang lama ataupun menemukan lahan baru.

“Pengamanan objek di hulu dan hilir yang kita anggap penting juga akan dijaga oleh anggota. Polri juga melakukan langkah penegakan hukum jika ada penyalahgunaan dan gangguan baik di hulu dan hilir. Ini hal dasar yang sangat penting bagi bangsa,” tutur Tito.

Kapolri menambahkan, jika energi minyak dan gas di Indonesia terpenuhi melalui sumber daya alam dalam negeri, beban APBN akan terkurangi. Berbagai subsidi dapat dialihkan dan ditingkatkan ke sektor lainnya seperti pendidikan dan insfrastuktur.

“Kita sedang berusaha meningkatkan produksi dan distribusi yang tepat sasaran. Kalau dua hal ini dapat dilakukan, maka beban APBN negara akan berkurang," kata Tito.

Di tempat yang sama, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini sudah diperpanjang sebanyak empat kali.

Hingga saat ini, kasus keamanan wilayah sumber energi terdata mencapai 328 kasus gangguan dan keamanan. Gangguan itu di antaranya pencurian migas, pengeboran liar, dan demonstrasi.

"Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat salah satunya karena neraca pembayaran kita yang berasal dari minyak atau migas defisit. Karena itu kita tingkatkan minyak dalam negeri dan lakukan eksplorasi," kata Amien.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.