Hayati Nupus
12 Oktober 2017•Update: 12 Oktober 2017
Hayati Nupus
JAKARTA
Reformasi agraria, ujar peneliti wilayah pesisir dan perairan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dedi S Adhuri, masih bias darat. Bahkan konferensi tenurial 2017 yang akan diselenggarakan 25 Oktober mendatang belum memuat isu rakyat nelayan sebagai bahasan.
“Padahal Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang dan memiliki belasan ribu pulau,” kata dia dalam kuliah umum agraria yang diselenggarakan LIPI di Jakarta pada Kamis.
Menurut Dedi, reformasi agraria justru harus bermula dari wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Terdapat tiga alasan, pertama karena komunitas pesisir dan pulau terpencil merupakan komunitas yang dilindungi pemerintah, kedua karena posisi strategis mereka sebagai pemasok protein hewani, dan ketiga karena posisi strategis mereka sebagai pengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Peneliti LIPI Ria Fitriana mengatakan di Bemeti, Pulau Kei Kecil dan Merauke, ada banyak perempuan pencari kepiting yang menyusuri karang pinggir laut untuk menangkap kepiting tanpa alat sama sekali. Mereka tergolong kelompok nelayan kecil yang menggunakan kapal tanpa mesin dan alat sederhana.
Nelayan kecil perempuan ini yang paling menjadi korban akibat menyempitnya lahan karena tergerus pembangunan dan privatisasi, tidak mempunyai hak kepemilikan dan tidak menghitung nilai yang hilang ketika transfer lahan karena tak turut dalam struktur adat.
“Mereka menginginkan jaminan sumber penghidupan dan ketahanan pangan,” kata dia.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Reza Pahlevi mengatakan pihaknya telah berupaya agar sumber daya ikan yang ada bisa memberikan kemakmuran sebesarnya pada masyarakat nelayan, di antaranya melalui pembentukan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di seluruh Indonesia.
WPP dipetakan untuk menjadi wilayah penangkapan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perairan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif.
“Kami ingin mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang maju dan sejahtera, jadi aspek perlindungan terhadap masyarakat nelayan dan pesisir sangat jelas,” kata dia.
