02 Agustus 2017•Update: 03 Agustus 2017
Shenny Fierdha
BOGOR
Pakar kajian Timur Tengah, Hamdan Basyar dan Abdul Muta’ali, mengapresiasi kinerja Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang berhasil membawa isu Al-Aqsa ke forum internasional.
Apresiasi terhadap Retno diberikan menyusul Pertemuan Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki. Indonesia salah satu negara penggagas pertemuan tersebut.
“Ini adalah usaha Indonesia lewat Bu Retno. Itulah yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia,” puji Hamdan, peneliti politik Timur Tengah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Selain itu, ia juga mengatakan Indonesia harus lebih mendesak dunia internasional agar memberikan sanksi tegas kepada Israel. Tekanan ini bertujuan agar Israel melepaskan cengkeramannya terhadap Palestina.
Muta’ali, yang merupakan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PKTTI-UI), juga memuji tindakan proaktif Menteri Retno.
“Kami di PKTTI-UI sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Retno. Indonesia, dalam hal ini Retno, adalah pemantik pertemuan di Turki tersebut,” tukas Muta’ali.
Ia juga mengatakan, ketika negara-negara teluk sibuk dengan urusannya masing-masing, termasuk memblokade Qatar, Indonesia justru lantang menyuarakan pembelaan terhadap Palestina.
Menurut Muta’ali, mengingat Indonesia dan Turki sama-sama negara berpenduduk Muslim dan netral secara geopolitik, Menteri Retno dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan ada baiknya bekerja sama membantu Palestina.
Di samping itu, baik Hamdan maupun Muta’ali menekankan, perjuangan Indonesia untuk Palestina belum usai. Sebab, inti perseteruan ini ialah keengganan Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
Pertemuan Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di Turki membahas tindakan yang bisa diambil dunia internasional sebagai respon atas problematika Masjid Al-Aqsa dan Palestina.
Dalam pertemuan ini, Menteri Retno menekankan perlunya negara anggota OKI menggunakan berbagai forum termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk memberikan tekanan kepada Israel agar mengubah kebijakannya di Palestina.
