Erric Permana
29 Oktober 2019•Update: 30 Oktober 2019
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku yang dinilai masih kurang oleh pemerintah daerah.
"Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ujar Presiden Joko Widodo saat meninjau posko pengungsi gempa Ambon di Universitas Darussalam pada Selasa.
Untuk menindaklanjuti usulan itu, Kepala Negara akan menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," imbuh dia.
Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering dia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah.
Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.
"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelas dia.
Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Presiden mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur, dia berjanji ketimpangan antar-wilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.
"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti," tambah dia.
