Indonesia akan luncurkan buku putih diplomasi maritim

Hayati Nupus

JAKARTA

Pemerintah akan meluncurkan buku putih tentang diplomasi maritim dalam waktu dekat.

Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Odo Manuhutu mengatakan bahwa buku putih tersebut merupakan implementasi salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017.

“Buku tersebut akan menjadi acuan mengenai diplomasi maritim untuk digunakan oleh semua pihak terkait,” ujar dia, lewat keterangannya Selasa malam.

Presiden Joko Widodo, ungkap Odo, telah menyatakan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 East Asia Summit pada 13 November 2014 lalu di Myanmar.

Sebelumnya, Duta Besar Rizal Sukma menekankan pentingnya pemerintah menyusun buku putih mengenai diplomasi maritim.

“KKI memang telah memuat tentang maritime diplomacy, tapi kita masih perlu membuat rujukan teknis khusus tentang diplomasi maritim yang dapat digunakan oleh para diplomat atau lembaga terkait,” kata Rizal.

Sejauh ini, menurut Rizal, sejumlah inisiatif pemerintah bisa disebut sebagai bentuk diplomasi maritim.

Misalnya, lanjut Rizal, pembentukan forum Indian Ocean Rim Association (IORA), Negara Kepulauan dan Negara Pulau (AIS), serta forum Indo Pasifik yang digagas Indonesia.

Tantangan forum-forum tersebut, menurut Rizal, adalah bagaimana mengkoneksikan berbagai negara agar visi Indonesia menjadi poros maritim dunia dapat terwujud.

Odo menambahkan bahwa saat ini proses penyusunan buku putih maritim telah rampung dan tinggal menunggu pengesahan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Kami berharap dapat segera disosialisasikan ke semua kementerian dan lembaga, juga perwakilan di luar negeri agar diplomasi maritim dapat terpadu sekaligus terarah,” kata dia.