Amnesty Internasional: Vaksin booster pejabat cerminkan pemerintah tidak peduli terhadap publik
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mendesak pemerintah memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan
Seorang petugas kesehatan menyiapkan vaksin Covid-19 sebelum disuntikkan kepada anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun di Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia pada 30 Juli 2021. Pemerintah Indonesia mengintensifkan vaksin Covid-19 untuk anak secara nasional memprogram vaksinasi untuk mempercepat herd immunity. ( Dedy Sutisna - Anadolu Agency )
Jakarta Raya
JAKARTA
Amensty Internasional Indonesia menilai pemberian vaksin ketiga atau booster vaksin kepada pejabat mencerminkan ketidakpedulian terhadap publik.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan dengan persediaan vaksin yang terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin dan penyandang difabel.
'Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya Adiwena melalui keterangan resminya pada Rabu.
Menurut dia, program vaksinasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.
Apalagi, kata dia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 25 Agustus, baru 33.39 persen dari tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin booster.
Sementara baru 16.93 persen lansia dan 5.72 persen dari masyarakat rentan dan umum yang telah menerima vaksin kedua.
"Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan dan mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," kata dia.
Dia mendesak pemerintah memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan.
"Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan," tambah dia.
Pada tanggal 24 Agustus sebuah video kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur, sejumlah pejabat yakni Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga kepada Presiden Joko Widodo.
Video yang sempat diunggah Sekretariat Presiden itu ini telah dihapus.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan pemberian vaksinasi booster saat ini hanya dilakukan kepada tenaga kesehatan.
Bahkan, Kementerian Kesehatan berkali-kali menyampaikan hal tersebut.
Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan vaksin dosis ketiga tidak untuk khalayak umum mengingat pasokan vaksin masih terbatas.
