19 Juli 2017•Update: 20 Juli 2017
Ecenur Colak
ANKARA
Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad al-Attiyah mengatakan tidak ada satupun negara yang berhak untuk menutup pangkalan militer Turki di Doha.
Dalam wawancara dengan TRT World yang disiarkan pada hari Senin, al-Attiyah mengatakan semua orang mengetahui adanya pangkalan militer Turki di Qatar sudah sejak lama.
“Sayangnya, bukan kami yang menentukan kapan akan menyerang, mengepung, dan memboikot Qatar, mereka (Negara Arab) yang menentukan waktunya, jadi mereka tidak bisa datang dan meminta kami untuk menutup pangkalan yang dari dulu sudah diketahui orang banyak, apalagi ini termasuk hubungan antara dua negara berdaulat,” jelasnya.
Doha dan Ankara menandatangani sebuah persetujuan pertahanan pada tahun 2014 di mana Turki mendirikan pangkalan militer di negara teluk atas permintaan pemerintah Qatar.
Bulan lalu, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, memberlakukan blokade laut dan darat, dan menuduh Doha mendukung terorisme. Doha membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa blokade tersebut melanggar hukum internasional.
Empat negara Arab telah menyerahkan daftar permintaan kepada Qatar untuk menghentikan blokade, termasuk penutupan televisi Al Jazeera dan pangkalan militer Turki di Doha, atau akan mendapat sanksi lebih lanjut.