Opini: Hussein Abdul Hussein
Seorang analis politik yang tinggal di Washington. Dia telah menulis untuk The New York Times, The Washington Post, dan harian Kuwait Al-Rai, dan lain-lain.
WASHINGTON
Konferensi Camp David 2015, saat mantan Presiden Barack Obama menjamu para kepala negara dari Gulf Cooperation Council (GCC), salah satu kepala negara berkeluh kesah soal tidak stabilnya situasi di Libya dan perang sipil yang kunjung selesai di sana. “Solusinya ada di dalam ruangan ini,” respons Obama saat itu.
Sejak lengsernya Muammar Gaddafi dan rezimnya pada Oktober 2011, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) mendukung pihak-pihak yang berlawanan.
Doha mensponsori kelompok-kelompok revolusi, banyak di antaranya mengaku sebagai Islamis, walau tak mesti radikal atau berhubungan dengan al-Qaeda atau Daesh. UEA, di sisi lain, menanam uang ke sisa-sisa pasukan Gaddafi yang dikepalai oleh Khalifa Haftar, mantan jenderal yang hidup dalam pengasingan di Amerika selama berpuluh-puluh tahun.
Pusaran masalah Libya melebar ke negara-negara Arab lain, terutama negara yang pemerintahannya kolaps akibat tekanan gerakan yang dikenal sebagai Arab Spring.
Di Tunisia, Qatar mendukung penjungkalan Zine El Abidine Ben Al. Sementara Arab Saudi malah menawarkan pensiunan diktator tersebut rumah pensiun.
Di Mesir, Qatar mendukung revolusi yang membuat Hosni Mobarak terguling. UEA dan Arab Saudi menentang dicungkilnya Mubarak.
Hanya di Suriah lah Saudi dan Qatar bersepakat, walaupun tidak sepenuhnya di pihak yang sama, karena masing-masing negara mensponsori faksi pemberontak yang berbeda. Berpisah jalan dengan Arab Saudi, Uni Emirat dalam hal ini diam-diam memberi dukungan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Di Iran, pemain paling besar di area ini, Qatar harmonis dengan kesepakatan dengan negara GCC lain, dengan sedikit catatan: Doha lebih dekat kepada Abu Dhabi ketimbang Riyadh.
Arab Saudi menganggap dirinya pemimpin negara-negara Arab, dan memandang Iran sebagai saingan berat. Negara-negara yang lebih kecil seperti Qatar, UEA, dan Kuwait punya sikap berbeda terhadap Teheran.
Menyadari bahwa mereka hanyalah “anak bawang,” masing-masing negara kecil-namun-kaya-akan-minyak ini memikirkan cara untuk menjaga keseimbangan. Mereka merapat ke Riyadh, tapi di saat yang sama memastikan tidak memancing kemarahan Teheran.
Bahrain adalah satu-satunya negara kecil di GCC yang berpihak secara mutlak kepada Saudi. Masyarakat Bahrain merasa Iran adalah ancaman bagi keberlangsungan kerajaan mereka. Pemerintah Iran kerap berucap bahwa pulau kerajaan tersebut hanyalah salah satu provinsi di negara Iran.
Campur tangan AS
Pertentangan regional antara Qatar di satu sisi dengan Saudi dan Uni Emirat di sisi yang lain mestinya tetap tersembunyi di bawah meja, jika saja Donald Trump tidak terpilih menjadi presiden Amerika.
Trump memberi harapan kepada Israel, bahwa di bawah pengawasannya, mereka bisa menjual pesona kepada Saudi dan Emirat, bahkan kemungkinan membuat kesepakatan damai bersama.
Penandatanganan atas kesepakatan semacam itu adalah pelanggaran atas solidaritas tradisional negara-negara Arab perihal Palestina. Negara Arab selalu menggunakan aksi boikot mereka terhadap Israel sebagai daya tawar, bahwa jika Tel Aviv menginginkan perdamaian dengan segala keuntungan ekonomi yang bisa didapatkannya, satu-satunya syarat adalah memberikan kedamaian yang sangat diingin-inginkan Palestina.
Kunjungan luar negeri perdana Trump adalah koreografi yang berbahaya. Trump menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang pertama kali dia kunjungi setelah terpilih, bahkan mendahului sekutu-sekutu tradisional AS seperti Kanada, Inggris, Prancis atau Jerman.
Dari Riyadh, Trump terbang ke Tel Aviv, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambutnya sembari berkata dirinya memimpikan hari di mana seorang Perdana Menteri Israel dapat terbang dari Saudi ke Israel, seperti yang Trump baru lakukan.
Sekarang kita tahu bahwa selama perjalanannya ke Arab Saudi, Trump memprioritaskan perdamaian negara Teluk-Israel. Bisa dibilang, Doha membenci dan menolak perdamaian GCC dengan Israel di atas kepentingan Suriah.
Sejenak setelah itu, dan sekonyong-konyong, media-media Saudi dan Emirat memberitakan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani menyampaikan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa dirinya membela Iran.
Sekarang kita tahu bahwa sumber dari pernyataan ini adalah website milik pemerintah Qatar yang diretas. The Washington Post dan NBC mengutip pemerintah AS yang mengatakan mereka percaya bahwa laman media Qatar ini diretas.
Apapun pemantiknya, peristiwa ini membangunkan permusuhan yang sebenarnya sudah lama ada di antara negara-negara terkait. Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir segera membentuk blok dan mengumumkan mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Blok ini mencoba menarik negara-negara lain untuk mengikuti langkah mereka, dan mereka sukses mengajak beberapa negara-negara yang lebih lemah ikut serta. Bahkan Yordania, salah satu sekutu dekat Arab Saudi, bergeming; mereka menarik duta besarnya dari Qatar, tapi kantor Kedutaan Besar Yordania di Doha masih dibiarkan buka.
‘Blitzkrieg’
Mungkin langkah yang paling memengaruhi Qatar adalah blokade perbatasan negaranya dengan Arab Saudi, tempat di mana Doha mengimpor 40 persen komoditasnya. Tak lama setelah penutupan itu, Qatar mengalihkan rute yang membuat negara ini seakan imun terhadap blokade.
Doha menganggap blitzkrieg menyinggung dan mengacuhkannya. Blok Saudi-UAE mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar, termasuk menutup satelit al-Jazeera, menurunkan hubungan dengan Iran, dan melarang warga negara Mesir dan Palestina ke Doha dengan alasan keanggotaan Ikhwanul Muslimin, kelompok yang dianggap teroris oleh blok-UEA.
Tenggat waktu tuntutan tersebut akhirnya lewat, dengan Doha memberi persyaratan balik, jika mereka harus menurunkan hubungan dengan Iran, maka UEA juga harus melakukan hal yang sama.
Qatar seperti tak membiarkan penentangnya menyelamatkan muka. Sejenak setelah itu, dengan Kuwait meminta mediasi, blok UEA-Saudi memangkas separuh syarat-syaratnya, meminta Doha mau melaksanakan enam poin yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait pada 2014, setelah melakukan mediasi dengan Kuwait.
Kali ini, Qatar bersedia kembali ke persetujuan 2014, namun juga memiliki prasyarat sendiri. Doha terkejut ketika mendengar UEA-Saudi menutup ruang diplomasi dengan Qatar melalui berita. Doha menginginkan langkah yang menyinggung seperti itu tak terjadi lagi di masa depan, dan – bila terjadi pertentangan lain – anggota GCC selayaknya mencoba menyelesaikan masalah secara bilateral atau membawa permasalahan ke kosulat GCC.
‘Kesimpangsiuran’
Doha bukanlah satu-satunya ibu kota yang terkejut ketika krisis ini terjadi. Washington pun. Dalam dua minggu pertama, Amerika menunjukkan kesimpangsiuran yang kemudian menjadi ganjalan dalam administrasi Trump.
Sementara pendirian Washington – seperti Departemen Pertahanan Negara ditambah agen keamanan – bersikeras bahwa hubungan AS dengan Qatar masih dan akan tetap kuat, Trump menuju ke Twitter dan memberi pernyataan yang menyalahkan Doha karena mendanai terorisme.
Kini kita tahu kalau menantu Trump, Jared Kushner, pernah ditolak saat mengajukan pinjaman untuk mendanai proyek real-estate miliknya. Mungkin hal ini menimbulkan dendam pribadi yang membuat Kushner seolah mendukung sang ayah mertua untuk menyinggung Qatar.
Tapi ternyata tak butuh waktu lama untuk Trump menuruti langkah Washington, yang kini tak hanya mendukung Qatar, tapi juga menyerang UEA-Saudi. Selain Washington, Qatar juga menggantungkan diri pada teman-temannya di dunia, seperti London, Paris, Berlin, Moskow, dan Ankara.
Semakin memperburuk posisi lawan-lawannya, Doha mengumumkan telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Washington untuk memperkuat usaha kontra-terorisme dan pendanaan. Kini UEA-Saudi ditinggalkan dengan sedikit sekali alasan untuk terus menekan Qatar.
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, muncul di televisi untuk menyapa rakyatnya. Dia berkata negaranya siap untuk berbaikan dengan rekan-rekannya sesama anggota GCC, dan di saat yang sama menunjukkan kemampuannya untuk menahan embargo yang masih berlangsung.
Saudi dan UEA tak menanggapi, justru memperkeruh suasana lewat berbagai pemberitaan yang terus memojokkan Qatar. Iklan-iklan anti-Qatar yang mereka sponsori untuk muncul di jejaring media Amerika naik dengan drastis.
Bagi mereka yang mengikuti pemberitaan, situasi ini tampak menemui jalan buntu karena masing-masing pihak mulai menyesuaikan diri untuk bertahan tanpa kehadiran satu sama lain. Namun keadaan sepertinya lebih menekan blok Saudi-UEA karena, bagaimanapun juga, mereka yang memprakarsai berbagai prasyarat berikut ancaman sanksi kepada Qatar. Sebuah serangan yang melenceng dari niat semula para penyerangnya.
*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Anadolu Agency
news_share_descriptionsubscription_contact
