Nepotisme dalam sistem politik Iran

Selim Celal

ISTANBUL

Pada 15 Juli, departemen kehakiman Iran menahan Hassan Faridoon, saudara lelaki presiden Republik Islam Iran, yang juga merupakan penasihat khususnya.

Dia menghadapi tuduhan maladministrasi keuangan. Tak lama pasca penangkapan, dia dilaporkan dirawat di rumah sakit karena alasan kesehatan, dari situ dia lantas dibebaskan. Seluruh episode drama ini berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

Memang terlalu awal untuk membantah atau membuktikan bahwa pelepasan Faridoon yang sangat cepat ini terjadi di bawah ancaman Rouhani kepada departemen terkait untuk membebaskan sang adik.

Juga terlalu awal untuk menuduh Rouhani melakukan lobi rahasia dengan departemen demi membebaskan saudaranya tersebut.

Meski, ada satu hal yang bisa dipastikan, Faridoon tidak dibebaskan karena alasan kesehatan yang memburuk. Beberapa narapidana politik dan non-politik di Iran memiliki masalah kesehatan serius, tapi pengadilan Iran menolak memberikan perawatan apapun.

Jadi klaim bahwa Faridoon dilepaskan setelah pengacaranya membayar uang jaminan untuknya dengan alasan kesehatan, sungguh tak masuk akal. Birokrasi di Iran terlalu bertele-tele untuk penyelesaian prosedur semacam itu dalam waktu sesingkat itu.

Faridoon tidak ditahan karena korupsi

Selain kebenaran soal tuduhan terhadap Faridoon, pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang tak korup di Republik Islam Iran?

Ada sebuah puisi kuno dari Persia yang berbunyi: "Jika diperintahkan para pemabuk di kota ini untuk ditangkap/Maka seluruh penduduk kota harus ditangkap". Iran duduk di peringkat ke-131 dari total 176 negara dalam global corruption index, hasil survei Transparency Internasional. Oleh sebab itu, korupsi saja bukanlah alasan yang memadai di balik penahanan Faridoon.

Jauh sebelum dakwaan korupsi itu, Faridoon jadi sorotan di tengah-tengah negosiasi nuklir yang dilakukan oleh Iran dengan komunitas internasional. Walaupun dia bukanlah anggota resmi tim negosiator, Faridoon hadir di nyaris semua sesi.

Ada yang bilang, Faridoon adalah perantara langsung antara tim negosiasi dengan Presiden Rouhani. Kroni-kroni Rouhani membenarkan tugas ini, bahwa Faridoon berada di sana untuk memberikan update kepada presiden dan meminta instruksi presiden (mereka berbincang dengan dialek Surkha'ee, dialek Persia lokal yang digunakan di kota kelahiran Presiden Rouhani) supaya tak bisa disadap oleh mata-mata internasional.

Tapi tak dipungkiri, peran Faridoon sebagai penasihat khusus bagi sang presiden beberapa tahun terakhir ini adalah titik lemah yang dieksplorasi oleh musuh-musuh Rouhani, yang menuduhnya melakukan praktik nepotisme, juga menuding Faridoon memanfaatkan kedekatannya dengan presiden untuk mencampuri urusan pemerintahan di luar batas-batas kekuasaannya.

Tuduhan terhadap Faridoon ini dapat berfungsi sebagai kisah pembuka untuk menguak betapa lumrahnya nepotisme dalam sistem politik Iran.

Nepotisme: tak ada yang baru

Dalam dunia politik Iran, anggota keluarga dari elite yang berkuasa selalu punya peranan penting. Bahkan rasanya lumrah jika di Republik Islam Irak, sebuah posisi yang oleh masyarakat diketahui seharusnya diduduki oleh satu orang, dalam kenyataannya dijalankan oleh beberapa anggota keluarga dekat - ini bukan fenomena baru.

Dimulai dengan Ayatollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Ayatollah Khomeini merupakan pemimpin Iran, tapi negara ini dijalankan oleh anak laki-lakinya, Ahmad Khomeini. Ahmad Khomeini adalah tokoh kunci dalam pencungkilan Ayatollah Muntazeri dari posisinya sebagai wakil dan pengganti yang sah Ayatollah Khomeini. Ahmed Khomeini juga diduga terlibat dalam pembantaian massal para narapidana politik pada 1980-an.

Hal yang sama terjadi pada Mujtaba Khamenei, anak lelaki Pemimpin Agung Iran saat ini: banyak yang percaya Mujtaba Khamenei punya pengaruh besar dalam urusan-urusan negara. Bahkan beberapa mengklaim Mujtaba punya peran penting dalam peristiwa represi Green Movement setelah pemilihan presiden 2009.

Sebelumnya, selama pemilihan presiden 2005, Ayatollah Karrobi, salah satu kandidat presiden, mengeluh kepada Pemimpin Agung melalui surat terbuka tentang dugaan keterlibatan Mujtaba Khamenei pada jaringan elektorat.

Nepotisme juga sudah jamak dilakukan oleh presiden-presiden Iran yang lain. Almarhum Hashimi Rafsanjani menunjuk saudara lelakinya, Muhammad Hashemi, sebagai wakil presiden untuk urusan eksekutif. Setali tiga uang, Muhammad Khatami menunjuk saudara lelakinya, Ali Khatami, sebagai kepala staf dia. Mahmood Ahmadinejad mengangkat saudara lelakinya, Davood Ahmadinejad, sebagai kepala kantor inspeksi kepresidenan.

Selain itu, seluruh posisi dengan jabatan menengah selalu dipegang oleh keluarga presiden yang tengah berkuasa.

Tren sama bisa diamati pada petugas-petugas kelas menengah di level provinsi. Contohnya, gubernur Provinsi Balochistan baru saja menunjuk kemenakannya sebagai wali kota Zahedan, ibu kota provinsi tersebut.

Akan sulit sekali menemui pejabat senior di dalam Republik Islam Iran yang keluarga dekatnya tidak duduk di posisi tinggi. Jangan pula dilupakan kalau saat ini, badan legislatif dan kehakiman Iran dikelola oleh kakak-beradik Ali Larijani dan Sadeq Larijani.

Adik ketiga mereka, Javad Larijani, adalah kepala Dewan Hak Asasi Manusia Iran. Sementara adik keempat, Bagher Larijani, tadinya merupakan wakil menteri kesehatan. Mereka dikenal dengan sebutan 'Larijani bersaudara'.

Pemimpin Agung tak menolak nepotisme

Menariknya, Pemimpin Agung sama sekali tak keberatan dengan praktik nepotisme, malah mengampanyekannya. Selama pertemuan mantan Presiden Muhammad Khatami dan anggota kabinetnya pada 28 Juli 2001, Ayatollah Khamenei membacakan sebuah ayat al-Quran yang berkisah tentang Nabi Musa memohon kepada Tuhan untuk menunjuk saudaranya Harun menjadi wakilnya.

Menyadur potongan ayat ini untuk mendukung kepentingannya, Pemimpin Agung bilang: "Saya menyampaikan ini kepada presiden Ayatollah Rafsanjani, juga kepada Presiden Khatami. Saya menyuruhnya menunjuk Ali Khatami, saudaranya, untuk posisi investigasi. Dia melakukannya, dan betapa bagus hasilnya! Salah satu kerabat dekat harus diberikan posisi investigasi, sehingga orang tahu apa yang terjadi. Ini artinya, di samping laporan biasa, sumber [informasi] alternatif harus tersedia."

Harus dicatat, masyarakat Iran sendiri tak keberatan dengan nepotisme kaum elite. Contohnya, setelah kemenangan Muhammad Khatami pada 1997, saudaranya, Muhammad Reza Khatami yang sebelumnya tak pernah terdengar kiprahnya, berhasil mengumpulkan suara terbanyak di Teheran saat pemilihan parlementer tahun 2000 dan akhirnya dikukuhkan menjadi wakil ketua parlemen.

Nyaris mirip, putri almarhum Rafsanjani, Fayizeh Rafsanjani, juga menikmati dulangan suara di pemilu parlementer Iran karena warisan nama besar sang ayah. Begitulah, nepotisme adalah bagian dari paket budaya politik Iran dan tidak akan pernah menimbulkan permasalahan.

Sementara itu, Rouhani sendiri akan memperkenalkan anggota kabinetnya dalam minggu-minggu ini. Jelas dia dalam tekanan besar untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain.

Pada 18 Juli, Muhammad Reza Arif, pemimpin kubu reformis, setelah menghadiri rapat dengan Rouhani berkata: "Beberapa orang, setelah mereka menang, melupakan siapa-siapa saja yang berperang untuk mereka." Sehari kemudian, pada 19 Juli, Rouhani berujar dalam rapat kabinet bahwa kini giliran 24 juta pemilihnya untuk menempati posisi-posisi penting di pemerintahan.

Hal ini menjadi indikasi jelas adanya ketegangan antara Rouhani dan kekuatan politik lain soal pembagian posisi, dan Faridoon hanyalah kambing hitam.

Sesungguhnya, ketegangan ini banyak berhubungan dengan mentalitas kesukuan di antara musuh-musuh Presiden Rouhani, sebuah faktor samar yang hampir selalu tak dihiraukan oleh kebanyakan analis.

Selama lebih dari empat dekade, mayoritas petinggi Iran, dengan satu dan cara lain, membuat hubungan famili. Mereka dihubungkan dengan yang disebut dengan 'pernikahan revolusioner' (perkawinan di antara anggota revolusioner atau anggota keluarga mereka). Maka beginilah kasusnya, pemerintahan Iran dijalankan oleh sekelompok keluarga besar yang dihubungkan dengan jaring-jaring ruwet pernikahan.

Misalnya, saudara lelaki mantan Presiden Muhammad Khatami menikah dengan cucu perempuan Ayatollah Khomeini.

Ali Larijani, ketua parlemen Iran saat ini, menikahi saudara perempuan Ali Mutahiri, wakilnya di parlemen.

Putra Pemimpin Agung Mujtaba Khamenei adalah menantu Haddad Adel, mantan ketua parlemen.

Putra lain Pemimpin Agung, Masud Khamenei, menikahi kemenakan Kamal Kharrazi, eks menteri luar negeri Iran.

Putra dari Kamal Kharrazi sendiri menikahi anak perempuan Muhammad Khatami.

Anak perempuan Pemimpin Agung menikah dengan putra Ayatollah Golpayegani, pimpinan kantor Pemimpin Agung.

Mantan komandan Pasukan Revolusi Islam, Muhsin Razaei, memiliki putra yang menikah dengan cucu perempuan Ayatollah Khomeini.

Mohammad Bagher Qalibaf, wali kota Teheran yang berkuasa itu, merupakan keponakan istri Pemimpin Agung.

Daftar ini bisa dilanjutkan hingga berlembar-lembar panjangnya; hasil dari semua pernikahan ini, adalah mental kesukuan yang tumbuh subur di antara semua keluarga yang menjadi ipar satu sama lain.

Dengan melihat kekuatan besar di dalam jaring-jaring pernikahan revolusioner, kita bisa melihat kalau Hassan Rouhani tak memiliki hubungan apapun dengan jaring tersebut sehingga membuatnya "orang luar" alias outsider. Karena situasi ini, sejak awal penetapannya sebagai presiden, Rouhani telah mencoba untuk memasukkan orang-orangnya sendiri ke dalam sistem.

Selama empat tahun belakangan, belasan keluarga dekatnya ditunjuk menduduki pos-pos penting di pemerintahan.

Beberapa contohnya, keponakan Rouhani, Abdul Hussain Faridoon, dipercaya menjadi sekjen Kementrian Ilmu Pendidikan, Riset dan Teknologi. Keponakannya yang lain, Ismaeel Samavi, adalah kepala komite penasihat muda untuk presiden. Keponakan yang lain lagi, Ali Monesen, adalah kepala direksi Kish Free Zone. Tahereh Qayoomi, anak perempuan keponakan Rouhani, adalah kepala kantor hubungan masyarakat di istana kepresidenan.

Oleh karenanya, kini ada dua ketegangan yang saling berhubungan di konstalasi politik Republik Islam Iran. Di satu sisi, Presiden Rouhani berada dalam tekanan untuk lebih royal kepada pare elite dalam pemerintahannya yang baru. Di sisi lain, para kelompok elite, karena mentalitas kesukuan yang kuat, berusaha menolak kehadiran keluarga baru di susunan kekuatan Iran.

[Penulis berasal dari Turki dan ahli di bidang kebijakan luar negeri dan politik domestik Iran.]

*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Anadolu Agency