Polisi perkuat divisi kejahatan siber di daerah

Shenny Fierdha Chumaira

JAKARTA

Polisi akan memperkuat Subdirektorat Kejahatan Siber di sejumlah kepolisian daerah, sehubungan dengan adanya pilkada serentak 2018.

Usaha ini dilakukan untuk mencegah kampanye hitam di dunia maya.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul, para personel Subdirektorat Kejahatan Siber di sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) pun akan diberikan pelatihan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan tugasnya.

"Supaya personelnya bisa memahami cara membuat profiling itu seperti apa, menganalisis jejak digital itu bagaimana," kata Martinus di Jakarta, Rabu.

Saat ini pemerintah sudah memperbolehkan kandidat berkampanye lewat akun media sosialnya yang sudah resmi terdaftar di KPU, sehingga media sosial pun tak luput dari pengawasan kepolisian.

Polisi bisa menindak secara hukum kandidat maupun oknum tak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye hitam. Semua proses ini akan melalui teguran terlebih dahulu.

--Satgas anti-SARA

Selain itu, Martinus Sitompul mengatakan bahwa Polri akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti-SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

Satgas anti-SARA ini, jelas Martinus, akan memantau ada tidaknya oknum yang melakukan perbuatan SARA untuk menciptakan perpecahan saat berlangsungnya Pilkada Serentak 2018.

Meski akan membentuk Satgas anti-SARA, polisi mendorong warga tetap boleh ikut serta memerangi SARA di lingkungannya jika menemukan alat peraga kampanye maupun objek lainnya yang berbau SARA.

Direncanakan Juni ini, sebanyak 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota akan menggelar Pilkada Serentak 2018 untuk menentukan kepala daerah selanjutnya.