Pemerintah perpanjang masa transisi darurat bencana Sulawesi Tengah

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperpanjang masa transisi darurat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi selama 60 hari hingga 24 April 2019.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memutuskan perpanjangan masa transisi darurat bencana ini melalui rapat evaluasi dengan pemerintah pusat pada Selasa.

Perpanjangan ini mempertimbangkan sejumlah program penanganan korban bencana yang belum rampung, padahal masa transisi darurat bencana akan berakhir pada 23 Februari.

Kepala Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan baru 488 unit hunian sementara yang telah rampung dari total 1.200 unit yang direncanakan.

Hunian sementara itu belum seluruhnya teraliri listrik dan air bersih.

Arie meminta waktu dua bulan ke depan untuk menyelesaikan seluruh pembangunan hunian sementara.

Dia juga meminta Bupati Sigi, Donggala, serta Wali Kota Palu segera mengisi hunian yang telah rampung.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yang memberikan instruksi kepada peserta rapat melalui sambungan telepon, mengatakan akan memerintahkan Direktur Utama PLN untuk segera memasang instalasi listrik ke semua huntara agar para pengungsi bisa meninggalkan tenda darurat.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Ridwan Mumu mengatakan dana duka sebesar Rp15 juta baru diberikan kepada 1.606 jiwa, sementara sisanya masih pada tahap verifikasi data.

Sementara itu, jaminan hidup untuk 72 ribu jiwa pengungsi selama 60 hari ke depan telah disiapkan.

Gempa bumi berkekuatan M 7,4 mengguncang Palu, Donggala dan Mamuju, Sulawesi Tengah, pada Jumat 28 September 2018 lalu, disusul oleh tsunami.