Pemerintah: Negara kepulauan perlu jadi garda terdepan hadapi perubahan iklim

Hayati Nupus

JAKARTA

Pemerintah mengatakan negara pulau dan kepulauan perlu bersatu menjadi garda terdepan mengatasi dampak perubahan iklim.

Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan mengatakan negara pulau dan kepulauan merupakan negara paling rentan terkena dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan karang, penangkapan ikan ilegal dan bencana alam laut.

“Kita harus segera mengambil langkah nyata,” ujar Menteri Luhut, Kamis, kepada peserta dari 46 negara dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Archipelagic and Island State (AIS) Forum di Jakarta, seperti dalam keterangan pers.

Sepakat dengan pernyataan Luhut, Country Director United Nations Development Program (UNDP) Christophne Bahuet mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan industri kelautan dan sumber daya pesisir memiliki potensi global sebesar USD3-6 triliun per tahun.

Jika gagal melindungi laut dan negara dari dampak perubahan iklim, kata Bahuet, maka akan terjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia.

Maka Bahuet menekankan pentingnya kerja sama antara UNDP dengan Indonesia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Selain dampak ekonomi, forum AIS juga membahas soal sampah plastik di laut, pengembangan ekonomi biru, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Di Indonesia, perubahan iklim telah berdampak nyata, di antaranya dengan tenggelamnya dua kampung di Demak, Jawa Tengah, karena banjir rob akibat permukaan air laut yang kian meninggi.

Pada 2009, Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan PBB menganalisis jika perubahan iklim akan melenyapkan 2000 pulau kecil di Indonesia pada 2030 mendatang.

Indonesia kembali menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi AIS, yang digelar 6-8 September 2018 di Jakarta. Forum kedua hasil inisiasi Indonesia bekerja sama dengan UNDP ini dihadiri delegasi dari 46 negara kepulauan dan negara pulau di Asia serta Afrika. Di antaranya Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts and Navis, Selandia Baru dan Inggris.

Rencananya, setelah ini akan digelar pertemuan tingkat menteri negara-negara AIS pada 1-2 November 2018 di Manado, Sulawesi Tenggara.