Nicky Aulia Widadio
05 Desember 2018•Update: 06 Desember 2018
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) berkumpul di depan Kedutaan Besar Myanmar, Rabu.
Mereka membawa spanduk, di antaranya bertuliskan ‘jangan biarkan mereka sirna’ dan ‘adili 6 jenderal Myanmar pelaku genosida etnis Rohingya’.
Para pendemo juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan pengusiran warga Rohingya dari tempat tinggal mereka oleh militer Myanmar.
Mereka menuntut agar pemerintah Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan untuk warga Rohingya.
“Pertama, dibuka dulu akses bantuan masuk ke Myanmar. Sekarang ini masih ditutup. Kami belum tahu persis seperti apa nasib ratusan ribu orang di dalam Myanmar,” kata Sekretaris Jenderal KNSR Ibnu Khajar pada aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat pada Rabu.
Saat ini bantuan hanya bisa disalurkan kepada pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh.
Mereka mendesak pemerintah Myanmar kooperatif menangani krisis ini.
“Myanmar harus kooperatif, membuka akses bantuan..Tetapi hari ini kita enggak bisa masuk ke Myanmar untuk kasih bantuan,” ujar Ibnu.
Para peserta aksi juga meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pelanggaran Myanmar. Indonesia bisa memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar.
Pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya dianggap tidak sesuai dengan cita-cita konstitusi Indonesia.
“Yang kita sayangkan hari ini, Israel tidak bisa kerja sama dengan Indonesia [karena kasus Palestina], Kenapa dengan Myanmar justru dibiarkan?” jelas Ibnu.
Aksi demo yang sama akan kembali digelar pada Jumat dan Senin mendatang, sekaligus untuk memperingati Hari HAM pada 10 Desember.
Sebab pada hari itu, Dewan HAM akan melaporkan bukti pelanggaran berat Myanmar terhadap Rohingya pada sidang umum PBB.
Sebelumnya, Tim Pencari Fakta PBB menyatakan ada tiga pelanggaran berat yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya, yakni pidana perang, kejahatan kemanusiaan, dan pidana genosida.
Ibnu berharap PBB segera menerbitkan resolusi atas pelanggaran berat tersebut.
“Enam jenderal harus diadili di pengadilan HAM internasional. Myanmar juga harus menerima pasukan perdamaian untuk masuk, kemudian mengakui Rohingya sebagai etnis resmi di Myanmar,” kata Ibnu.
