Hayati Nupus
JAKARTA
Kasus penembakan pengedar Narkoba di Indonesia meningkat empat kali lipat ketimbang tahun sebelumnya.
Berdasarkan riset Amnesty Internasional Indonesia, hingga September 2017, telah terjadi 80 kasus penembakan pengedar Narkoba, sementara tahun 2016 terdapat 18 kasus.
“Kemarin kami bersama forum Ombudsman mempertanyakan mengapa jumlah ini meningkat tajam, apakah ada semacam perintah tembak mati dari Polri, sehingga ini jadi prioritas,” ujar periset Amnesty Internasional Indonesia Bramantya Basuki, kepada Anadolu Agency, Rabu.
Jika betul, kata Bram, hal ini tak sesuai dengan Peraturan Kapolri tahun 2009 yang mengatur penggunaan kekerasan oleh polisi berdasarkan sejumlah prinsip, seperti kebutuhan dan proporsionalitas.
“Dari beberapa tahap yang digunakan polisi, penggunaan senjata api pilihan terakhir,” katanya.
Dengan meningkatnya kasus ini, Bram khawatir kondisi ini akan berkembang menjadi bola salju seperti di Filipina.
Berdasarkan riset Amnesty Internasional Indonesia, sejak Rodrigo Duterte menjadi Presiden Filipina pada 2016 hingga Februari 2017, sudah 7.000 orang ditembak mati.
Selama itu, kata Bram, kasus suap pada polisi dan sayembara membunuh pengedar Narkoba marak terjadi.
“Sehingga warga biasa ikut menembak mati, yang terjadi banyak korban salah tembak,” katanya.
Di Indonesia, berdasarkan pemetaan Amnesty Internasional Indonesia, kasus tersebut meningkat setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan tembak mati.
Perintah ini pertama kali dicetuskan Presiden Joko Widodo pada 6 Desember 2016 dengan jargon Indonesia berperang besar melawan Narkoba.
Pada bulan berikutnya, Januari 2017, kasus tembak mati pengedar Narkoba meningkat menjadi 12, sementara bulan sebelumnya hanya 2 kali.
Begitu pula, setelah Juli 2017 lalu presiden kembali membuat pernyataan tembak mati, kasus tersebut meningkat menjadi 14 pada Agustus.
“Ini semacam pola berulang, setelah presiden membuat pernyataan tembak mati, kasusnya jadi meningkat tajam,” katanya.
Karenanya, kata Bram, Polri perlu meninjau secara internal dan menginvestigasi persoalan ini.
“Jangan sampai melanggar Peraturan Kapolri dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Jangan sampai Indonesia jadi seperti Filipina,” katanya.
Sementara itu Direktur Psikotropika dan Prekursor (P2) BNN Brigjen Anjan Pramuka mengatakan bahwa situasi di lapangan memaksa petugas menindak tegas dengan menembak pelaku.
“Kalau mereka persuasif, tidak melawan, kita tidak menindak tegas,” katanya, kepada Anadolu Agency, Rabu.
Petugas BNN maupun Polri, kata Anjan, berhadapan dengan dua pilihan sulit jika pelaku melawan saat penangkapan.
“Menembak, atau ditembak. Daripada mati, lebih baik menindak tegas, dimatikan, ini peringatan bagi jaringan Narkoba manapun,” ujarnya.
BNN juga memiliki strategi khusus agar otak intelektual di balik peredaran Narkoba di Indonesia tertangkap, supaya tak melulu pengedar atau pelaku kecil saja yang tertangkap.
Strategi khusus ini berdasarkan pengembangan data yang dimiliki BNN dan Polri.
“Ada teknik lain, namun tak bisa kami sampaikan,” ucapnya.
Anjan mengatakan, lebih dari 90 jaringan internasional bermain dalam peredaran Nakoba. Terbaru merupakan Jaringan Myanmar.
Beberapa bulan lalu, BNN bekerja sama dengan lembaga bea dan cukai serta BNN Tiongkok untuk mengantisipasi masuknya sindikat tersebut ke Indonesia.
BNN juga bekerja sama dengan lembaga terkait di sejumlah negara seperti Myanmar, Bangkok dan negara lainnya.
“Ditindak tegas saja aksi mereka masih banyak, apalagi kalau tidak,” katanya.
Anjan menilai, penembakan ini tak terkait dengan pelanggaran HAM.
“Prinsip kami tidak melanggar HAM, itu terlalu luas. Ada prosedur sebelum menindak tegas,” katanya.
Anjan juga menyebut, sejak Presiden Duterte menyikat habis pengedar Narkoba, jaringan yang sebelumnya bermain di Filipina kini beralih menargetkan Indonesia.
“Filipina habis, masuk ke Indonesia,” katanya.
Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang, Indonesia rentan dimasuki pengedar lewat jalur tikus. Terlebih, petugas perbatasan hanya ada di 17 bandara dan 39 dermaga.
“Sementara kita ada ribuan pulau. Perlu sinergisitas semua komponen anak bangsa,” katanya.
