Indonesia dorong repatriasi Rohingya di PBB

Pizaro Gozali

JAKARTA

Pemerintah Indonesia mendorong langkah repatriasi Rohingya dalam “Working Lunch on Rohingya Crisis” tingkat Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan Inggris dan Perancis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73, Rabu.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia bersama masyarakat internasional, ASEAN dan PBB, akan terus melakukan pengawasan agar MoU Myanmar dan Bangladesh untuk repatriasi terlaksana.

“Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State," ujar Menteri Retno.

Menteri Retno menegaskan kerja sama ini diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine State, Myanmar.

Negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State.

Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.

Menteri Retno menyampaikan persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks.

Menurut Menteri Retno, isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat bersamaan.

"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," ujar Menteri Retno.

Menteri Retno menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik.

Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif dan enabling, termasuk jaminan keamanan sehingga terdapat kepercayaan untuk kembali ke daerah asal;

Kedua, memajukan proses repatriasi dan jaminan tidak ada situasi setback. Dalam hal ini konsultasi dengan masyarakat internasional dapat terus dilakukan baik untuk keberhasilan proses repatriasi;

Ketiga, penciptaan kehidupan yang inklusif, termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi.

​Pertemuan Working Lunch on Myanmar dihadiri lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Jepang, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP.