Erric Permana
16 Maret 2018•Update: 17 Maret 2018
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk menandatangani rencana aksi kerja sama di bidang maritim.
Penandatanganan tersebut dilakukan setelah dilakukannya oertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne pada Jumat waktu setempat.
Rencana kerja sama itu mencakup 85 kegiatan terpisah yang melibatkan 17 institusi Australia dan 20 institusi Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada 9 poin dalam rencana kerja sama itu di antaranya merupakan keamanan maritim, memberantas pencurian ikan, wisata budaya maritim dan pembangunan ekonomi.
“Kita tandatangan kerja sama maritim, nah maritim sudah kita miliki dengan 9 pilar yang saya sebutkan satu persatu tadi,” ujar Retno Marsudi usai melakukan pertemuan bilateral di Australia.
Menurut dia kerja sama ini sangat berkaitan dengan konsep Indo Pacific yang dimiliki Indonesia. Apalagi kata dia sebagai negara maritim, kerja sama tersebut menjadi prioritas bagi Indonesia untuk dikembangkan dengan negara lain.
“Kalau kita lihat konsep Indo Pacific maka kerja sama yang banyak pastinya akan terkait dengan kerja sama maritim,” tambah dia.
Sementara itu Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan keamanan maritim tersebut merupakan prioritas bagi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Porot Maritim Dunia. Keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik sangat oenting karena perekonomian dunia saat ini masih bergantung pada jalur maritim.
“Baik itu sebagai jalur perdagangan (Sea Lane of Trade/SLoT) maupun jalur komunikasi (Sea Lane of Communication/SLoC),” jelas Ryamizard di Australia.