Pizaro Gozali İdrus
18 Februari 2019•Update: 18 Februari 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) telah menyiapkan paket sosio-ekonomi bagi para pejuang yang akan dinonaktifkan setelah ratifikasi Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL), lansir Philstar pada Senin.
Wakil Penasihat Perdamaian Presiden Filipina Nabil Tan mengatakan ratifikasi akan mengarah pada implementasi perjanjian perdamaian Pemerintah Filipina-MILF, di mana 30 persen dari semua pejuang dan senjata api MILF akan dinonaktifkan.
Tan mengatakan angkatan pertama pejuang MILF akan menyerahkan sekitar 9.000 hingga 12.000 senjata api sebagai bagian dari proses penonaktifan yang akan diawasi oleh Badan Penonaktifan Internasional (IDB) yang dipimpin Turki.
Turki akan memimpin tujuh anggota IDB dengan Brunei dan Norwegia sebagai anggota di pihak internasional, Jenderal Reynaldo Abu dan Dr. Mario Abuja di pihak pemerintah, dan Jannati dan Jack Abbas mewakili MILF.
Penonaktifan para pejuang ini akan dilakukan dalam tiga tahap dan diharapkan berakhir pada 2022 ketika BOL akan sepenuhnya dilaksanakan, tambahnya.
Januari lalu, mayoritas masyarakat di daerah Otonomi di Mindanao memilih ‘ya’ untuk meratifikasi BOL dalam plebisit atau referendum.
Berdasarkan hasil penghitungan, sebanyak 1.540.017 orang memilih ‘ya’ untuk meratifikasi BOL. Sedangkan, 198.750 memilih ‘tidak’.
Artinya, sebanyak 88,5 persen pemegang hak suara menyetujui penerapan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM).
Setelah BOL disahkan, BARMM akan menggantikan Wilayah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM) yang ada saat ini.
BARMM adalah wilayah otonomi yang lebih luas dari ARMM. Dalam pemerintahannya, BARMM akan memiliki sistem peradilan sendiri, otonomi dalam fiskal, dan cakupan wilayah yang lebih luas.
