Ketua MILF ingin mengakhiri perlawanan selama puluhan tahun

Mehmet Ozturk

ISTANBUL

Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Al Hajj Murad Ebrahim, berkunjung ke Istanbul untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH).

Saat ini adalah hari-hari penting bagi masyarakat muslim di Filipina di tengah persiapan plebisit pada Januari tentang ratifikasi UU Organik Bangsamoro, yang diharapkan membawa otonomi lebih luas pada wilayah yang didominasi Muslim Bangsamoro di Pulau Mindanao.

Murad Ebrahim, 70, telah memainkan peran kunci membangun kepercayaan antara pemerintah Filipina dengan MILF. Dia menyampaikan pidato pada tentang konflik berkepanjangan di Filipina selatan, proses perdamaian selama empat dekade terakhir dan dukungan Turki untuk wilayah tersebut, pada Minggu.

Ebrahim berbicara secara eksklusif kepada Anadolu Agency di sela-sela acara.

Bisakah Anda meringkas konflik hampir 40 tahun MILF dengan pemerintah Filipina?

Perjuangan Bangsamoro berasal dari masa kolonial. Tetapi perjuangan (sekarang) ini kami mulai lebih dari 40 tahun lalu, ketika pemerintah Filipina meluncurkan kampanye genosida terhadap Bangsamoro pada 1968.

Ada banyak warga sipil Bangsamoro yang dibantai, jadi kami terpaksa membela diri. Itu menyebabkan perjuangan saat ini. Kemudian hal-hal memburuk pada 1972, ketika Presiden [Ferdinand] Marcos menyatakan Darurat Militer dan jumlah kekejaman terhadap orang-orang kami sangat tinggi. Oleh karena itu, kami harus membentuk organisasi.

Yang pertama kami bentuk bersama adalah Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pada 1972. Ini menjadi organisasi utama perjuangan rakyat Bangsamoro untuk memisahkan diri.

Kemudian pada 1974, Organisasi Konferensi Islam mulai mengintervensi, dan salah satu resolusi menyerukan kepada Front Pembebasan Nasional Moro dan pemerintah Filipina untuk duduk dan bernegosiasi.

Jadi pada 1975, negosiasi dimulai antara pemerintah dan MNLF. MNLF memiliki struktur persatuan yang juga terdiri dari kepemimpinan Front Pembebasan Islam Moro. Setelah negosiasi, yang dipelopori oleh Kolonel [Muammar] Qaddafi dari Libya, dia berhasil memimpin hingga mencapai kesepakatan. Kami menyebutnya Perjanjian Perdamaian Tripoli 1976.

Setelah intervensi Organisasi Konferensi Islam, kami melepaskan tujuan ] untuk memiliki negara yang terpisah. Kami menyetujui untuk memiliki (otonomi).

Selama kita memiliki otonomi yang sejati, pemerintahan sendiri kita sendiri, pemerintahan otonom yang sebenarnya masih di bawah pemerintahan Filipina, maka kita mau menerima itu.

Perjanjian Tripoli ditujukan untuk pembentukan pemerintahan otonom Bangsamoro di Filipina selatan, yang inklusif untuk semua orang Bangsamoro.

Masalahnya adalah implementasinya. Marcos tidak konsisten menerapkan ketentuan perjanjian, sehingga ada ketidaksepakatan atas pelaksanaannya. Kemudian pemerintah secara sepihak menerapkan versi perjanjiannya sendiri, jadi kami tidak menerimanya.

Terjadi kembali permusuhan pada 1977-1978. Setelah itu, Marcos digulingkan oleh Revolusi Kekuatan Rakyat pada tahun 1986. Dengan terpilihnya Corazon Aquino (sebagai presiden), negosiasi dihidupkan kembali, namun tidak berhasil.

Setelah itu, Presiden [Fidel] Ramos mengambil alih.

Tak lama setelah itu, ada juga perpecahan di MNLF menjadi dua faksi: satu dipimpin oleh [Nur] Misuari dan yang lainnya dipimpin oleh Ustadz Hashim Salamat karena perbedaan internal dalam organisasi MNLF.

Setelah itu, pada saat Ramos, Misuari dapat menandatangani perjanjian dengan pemerintahan Ramos di Jakarta. Ini dikenal sebagai perjanjian “perdamaian akhir untuk pelaksanaan Perjanjian Damai Tripoli”. Tetapi kami tidak menerima perjanjian karena kami merasa itu tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah.

Apakah ini terkait dengan Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM)?

Ya, itu (kesepakatan) menciptakan ARMM.

Kami tidak bergabung dan malah mengambil posisi menunggu.

Tetapi setelah implementasi (kesepakatan) gagal selama Ramos, dia mengundang kami untuk putaran negosiasi lagi.

Faksi MNLF di bawah Salamat, yang sekarang MILF, diundang untuk negosiasi pada 1997. Kami mulai bernegosiasi dengan pemerintahan Ramos pada 1997 dengan nama MILF, Front Pembebasan Islam Moro. Hingga masa jabatan Ramos berakhir.

Kami melanjutkan negosiasi dengan Presiden Joseph Estrada. Di tengah pembicaraan, Estrada meluncurkan perang habis-habisan melawan MILF. Negosiasi dihentikan.

Sekali lagi, Estrada, pada 2000, Estrada juga diturunkan dari kekuasaan.

Dia digantikan oleh Gloria Macapagal Arroyo. Ketika dia menjabat sebagai presiden, dia mengundang kami untuk bernegosiasi, dan kami setuju untuk bernegosiasi dengan pemerintahannya asalkan melalui fasilitator pihak ketiga.

Malaysia kemudian diundang sebagai fasilitator pihak ketiga dalam negosiasi antara MILF dan pemerintah Filipina.

Kami memulai negosiasi pada 2001. Kami dapat menandatangani perjanjian kerangka kerja yang kami sebut “Perjanjian Tripoli untuk Perdamaian” pada 2001, yang ditandatangani di Tripoli, Libya.

Jadi kami terus menegosiasikan detail perjanjian itu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ada beberapa masalah. Itu adalah proses yang menantang. Mereka bernegosiasi naik-turun yang terkadang berjalan baik dan terkadang tidak.

Kemudian kami mencapai kesepakatan lain. Kami hampir menandatangani perjanjian itu, yang kami sebut Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain (MOA-AD).

Perjanjian ini seharusnya ditandatangani, tetapi beberapa pemimpin Kristen di Manila mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Filipina.

Sebelum penandatanganan MOA-AD, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penahanan, yang berarti menghentikan penandatanganan (kesepakatan). Jadi dokumen itu tidak ditandatangani, dan ada lagi pecahnya permusuhan dan perkelahian.

Kemudian, Presiden Arroyo meyakinkan kami untuk kembali ke negosiasi. Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan bahwa MOA-AD akan diterima jika dibingkai ulang. Jadi kami terus bernegosiasi dengan reframing MOA-AD. Kemudian, agar prosesnya bisa maju, kami mengadakan pertemuan pribadi dengan Presiden [Benigno] Aquino.

Maksud anda Presiden Arroyo?

Aquino, karena itu (kepresidenan) sudah ditransfer kepadanya - kepada putra Corazon Aquino. Kami bertemu dengannya di Tokyo, Jepang, dan dari sana kami sepakat untuk terus mempercepat prosesnya - yaitu pada tahun 2008, bertemu di Tokyo.

Kami melanjutkan negosiasi, pada 2014 kami menandatangani perjanjian akhir. Kami menyebutnya Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro.

Kesepakatan itu diterjemahkan ke dalam hukum. Kami menyebutnya Bangsamoro Basic Law (BBL). Kami mencoba menyampaikannya di Kongres dan Senat selama masa Aquino.

Sayangnya, itu tidak berhasil. Begitu banyak prasangka dan bias bermunculan terhadap orang Moro, jadi itu tidak berhasil.

Kemudian, ada insiden (Mamormo) di mana ada pertemuan antara pasukan kami dan pasukan khusus pemerintah, 44 dari mereka terbunuh.

Pasukan Filipina tidak mematuhi aturan keterlibatan?

Ya, karena, mereka melakukan operasi tanpa koordinasi, yang disediakan dalam perjanjian gencatan senjata. Jadi, itulah alasan mengapa ada misenounter.

Empat puluh empat pasukan khusus pemerintah Filipina tewas dalam pertempuran itu.

Apakah ada korban jiwa asing?

Di pihak kami, kami juga punya korban. Kami memiliki tujuh martir juga dan beberapa orang terluka.

Apakah ada tentara AS yang terlibat?

Ya, kami melihat bahwa, karena diduga, target operasi adalah seorang pemimpin teroris Malaysia yang dikenal bersembunyi di daerah tersebut.

Siapa namanya?

(Pembuat bom Zulkifli bin Hir, juga dikenal sebagai) Marwan, seorang pemimpin teroris Malaysia.

Dia ditemukan oleh militer yang bersembunyi di daerah terdekat. Ada pertemuan karena mereka tidak berkoordinasi sebelum memasuki (area kami).

Banyak tentara tewas, dan itu juga mempengaruhi perjalanan BBL. Itu tidak lulus di Kongres dan semua bias muncul.

Masa jabatan Presiden Aquino berakhir tanpa lulus BBL.

Sekarang, setelah Aquino, ada pemilihan, dan untungnya Presiden (Rodrigo Duterte) yang menang adalah dari Mindanao, dari daerah Bangsamoro.

Presiden Duterte bahkan mengklaim memiliki darah Moro dari sisi ibunya. Dia mengerti betul masalah Bangsamoro. Segera ketika dia menjabat, salah satu proyeknya adalah UU Dasar Bangsamoro.

Jadi dia membentuk kelompok dari MILF dan sektor lain untuk membuat undang-undang lain yang mirip dengan BBL dikurangi semua (artikel) yang dianggap tidak konstitusional (oleh para kritikus).

Setelah serangkaian keterlibatan dengan Kantor Presiden dan Kantor Perwakilan Senat, akhirnya, setelah begitu banyak perundingan, undang-undang itu disahkan di Kongres pada Juli (2018).

BBL sekarang telah menjadi BOL (Bangsamoro Organic Law).

Apa perbedaan antara BBL dan BOL?

Sejauh menyangkut nama, perbedaan yang sangat kecil. Tetapi ada ketentuan BBL yang tidak terbawa dalam BOL.

Sekitar 15 persen dari ketentuan BBL dikeluarkan dalam BOL. Tetapi dari apa yang kita lihat, semua masalah substantif sudah dimasukkan. Satu-satunya yang tersisa adalah masalah polisi. Itu yang harus kita diskusikan lebih lanjut.

UU Organik Bangsamoro disahkan, meskipun itu bukan ketentuan lengkap dari perjanjian karena masih ada beberapa masalah yang tidak diatur. Tapi masalah substantif sudah dimasukkan, jadi kami menerima hukum.

Sekarang proses selanjutnya akan mengadakan plebisit atau referendum untuk meminta orang-orang apakah mereka akan menerima hukum.

Untuk semua yang sudah berada di bawah area ARMM (Wilayah Otonomi Muslim Mindanao), pemerintah otonom yang didirikan oleh (mantan Presiden) Ramos, pertanyaannya adalah apakah mereka akan menerima hukum.

Ada area tambahan yang akan ditambahkan, dan akan ada di antara mereka yang akan memiliki plebisit, dan pertanyaannya adalah apakah mereka ingin dimasukkan dalam pemerintahan Bangsamoro.

Jika plebisit yang akan diadakan, Insya Allah, pada 21 Januari 2019 akhirnya akan berhasil dan 'ya' suara menang atas suara 'tidak', maka pemerintah Bangsamoro akan segera dibentuk melalui penunjukan presiden (dari Filipina).

Pemerintahan pertama yang akan dibentuk adalah pemerintahan transisi. Kami menyebutnya Bangsamoro Transitional Authority (BTA).

Pemerintah ini akan dipimpin oleh MILF. Mayoritas dari mereka akan berasal dari MILF, dan sisanya akan dipilih oleh presiden (dari Filipina) dari sektor lain.

Jadi Otoritas Peralihan akan berlangsung hingga 2022. Kemudian akan ada pemilihan anggota parlemen dari pemerintah, dan siapa pun yang memperoleh suara mayoritas akan membentuk pemerintah.

Sebagai MILF, kami telah membentuk partai politik kami sendiri. Kami menyebutnya Partai Keadilan Bangsamoro Bersatu (UBJP). Ini akan mulai kontes pemilihan pada Januari 2022.

Apakah akan ada pihak lain selain UBJP?

Ya, (akan ada) multipartai dan pemilihan umum.

Sekarang, kami fokus pada bagaimana plebisit berhasil. Kami melihat bahwa orang-orang khawatir menerima BOL, meskipun masih ada sebagian, kebanyakan politisi, politisi Bangsamoro. Mereka merasa bahwa jika BOL diloloskan, posisi-posisi di sana akan terancam dan mereka mungkin akan digantikan. Itu sebabnya mereka tidak mendukung BOL. Selain ini, orang sangat mendukung.

Bagaimana kemungkinan lulus dari plebisit itu?

Perasaan kami adalah kemungkinannya 80 persen.

Apakah ada polling publik di plebisit?

Pada 7 Desember, kami akan secara resmi mulai berkampanye untuk plebisit, yang akan diselenggarakan pada 21 Januari.

Kami berharap untuk seluruh area ARMM. Kami cukup yakin bahwa semua itu akan dimasukkan.

Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bahwa kita mencoba memasukkan enam kota madya dari Lanao Del Norte karena ini adalah mayoritas Muslim dan sangat mendukung proses perdamaian.

Area lainnya adalah Isabela. Ini tidak termasuk dalam ARMM saat ini. Ini dekat Basilan di Zamboanga. Populasi adalah 50-50 Muslim dan Kristen.

Jadi kemungkinannya masih sangat menantang karena kemungkinan dimasukkan (dalam ARMM) masih sekitar 50-50. Juga, ada masalah Kota Cotabato. Meskipun kantor utama ARMM di Cotabato, itu bukan bagian dari ARRM. Jadi, kita perlu memasukkannya dalam plebisit.

Di Kota Cotabato, situasinya hanya tentang para pemimpin politik, terutama pimpinan pemerintah daerah, yang menentang plebisit.

Seluruh populasi sangat bisa menerima. Daerah lain adalah desa yang berbeda termasuk di kota madya Cotabato Utara, yang ingin menjadi bagian dari Bangsamoro.

Jadi, mereka akan dimasukkan dalam plebisit. Sekarang masalah utama bagi kami adalah harus bekerja sangat keras untuk memenangkan plebisit.

Apa posisi kelompok lain seperti MNLF dan fraksinya?

MNLF dibagi menjadi beberapa kelompok. Semua kelompok, kecuali kelompok Nur Misuari, mendukung.

Tetapi mereka tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terhadap BOL, jadi kami berharap bahwa meskipun mereka tidak akan berpartisipasi, kami berharap mereka tidak akan menjadi penghalang bagi plebisit.

Apakah Anda berharap plebisit akan lulus dengan mayoritas besar, seperti yang Anda katakan 80 persen?

Ya, (itu akan berlalu) sekitar itu (persentase).

Apa yang terjadi jika hasil plebisit adalah 'tidak'?

Apa yang akan terjadi jika 'tidak ada' adalah ARRM akan terus ada. Akan ada pemilihan pada 2019 untuk ARRM.

Lalu, apa yang akan terjadi pada BOL? BOL akan dinegosiasi ulang.

Apa dasar keputusan penolakan Mahkamah Agung? Kami akan mereformasi, merevisi dan mungkin bisa disepakati bahwa akan ada plebisit lain.

Setelah negosiasi panjang, Anda menandatangani perjanjian otonomi dengan pemerintah Filipina. Bagaimana orang Moro mendapat manfaat dari ini? Janji masa depan seperti apakah yang dijanjikan perjanjian ini?

Nah, ada beberapa kelebihan yang kita lihat. Pertama-tama, di bawah hukum, dia mengakui orang Bangsamoro, terpisah dari orang-orang Filipina. Jadi identitas kami sebagai Bangsamoro sudah diakui secara resmi.

Keuntungan kedua adalah bahwa di bawah pemerintahan Bangsamoro ini, kita akan menikmati otonomi fiskal, yang berarti bahwa kita akan memiliki sumber pasti dari mana kita bisa mendapatkan uang dari pemerintah.

Salah satunya adalah block grant seperti yang disediakan dalam BOL. Ini akan menjadi lima persen dari total pengumpulan pendapatan internal pemerintah Filipina. Untuk saat ini, kompetisi adalah sekitar 65 hingga 67 miliar peso tahun ini.

Manfaat lain adalah bahwa kita sudah berwenang untuk ditempatkan di samping pengadilan sipil. Kami akan membangun pengadilan Syariah. Setiap distrik akan memiliki pengadilan Syariah, dan akan ada pengadilan Syariah yang lebih tinggi.

Apakah Anda memiliki tenaga untuk mendirikan dan menjalankan pengadilan?

Untuk saat ini, kami memiliki tenaga kerja, tetapi kami perlu mengatur ulang sehingga kami dapat memperoleh lebih banyak orang yang memenuhi syarat.

Karena di antara kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah bahwa agar pengadilan Syariah menjadi bagian dari pengadilan (Filipina), para pengacara harus memiliki lisensi, yang berarti mereka harus lulus ujian. Jadi mereka harus menyelesaikan program selama empat tahun di pendidikan Syariah.

Untuk saat ini, kami meminta persyaratan untuk ditunda selama lima tahun untuk memungkinkan mereka yang memenuhi syarat untuk bekerja dan menyelesaikan kualifikasi mereka.

Karena ada beberapa lulusan Syariah, tetapi mereka bukan pengacara dan tidak lulus ujian. Kami membutuhkan mereka untuk lulus ujian. Bagi Bangsamoro yang sudah menjadi pengacara, mereka perlu mempelajari hukum Syariah selama empat tahun.

Keuntungan keempat adalah bahwa pemerintah lebih bersifat Islami karena bentuk kementerian, tidak seperti pemerintah Filipina, karena merupakan pemerintahan sistem kesatuan yang dikendalikan oleh para eksekutif.

Para eksekutif berasal dari anggota parlemen. Karena itu, hal itu lebih sejalan dengan ajaran Islam.

Sumber lain yang juga kita miliki adalah sumber daya alam. Ada lebih dari 20 jenis sumber daya alam yang ditemukan di daerah Bangsamoro. Dalam eksploitasi sumber daya alam, persentase rata-rata perpecahan adalah 75 persen untuk pemerintah Bangsamoro dan 25 persen untuk pemerintah pusat.

Jadi semua ini adalah keuntungan bagi masyarakat Bangsamoro di daerah tersebut.

Apakah pemerintah Filipina mematuhi komitmennya untuk melaksanakan perjanjian? Berapa lama kita harapkan proses ini?

Itulah masalah yang kita hadapi dengan administrasi masa lalu - sejak Marcos dan tujuh presiden lainnya. Ini dalam proses implementasi.

Tetapi sekarang kami akan memastikan bahwa perjanjian ini akan dilaksanakan. Itulah sebabnya kami memobilisasi begitu banyak organisasi dan lembaga internasional dan PBB untuk menjadi bagian dari proses untuk memastikan bahwa apa pun yang disepakati akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kami memiliki tim pemantau pihak ketiga. Salah satu anggotanya dan sekarang ketua akting dinominasikan oleh IHH (Yayasan Bantuan Kemanusiaan yang berbasis di Turki). Ada struktur lain yang perlu kita bangun untuk melanjutkan fungsi kita dengan pemerintah.

Apakah ada penjamin internasional untuk perjanjian ini?

Ketika perjanjian belum ditandatangani, kami melanjutkan negosiasi dengan syarat bahwa akan ada sumber jaminan internasional.

Kami telah mengatur grup kontak internasional. Ini terdiri dari empat negara dan empat aktor non-negara. Plebisit itu akan dilakukan. Ketika plebisit itu disahkan, keduanya akan ada di sana, dan BTA (Bangsamoro Transitional Authority) akan segera dibentuk.

Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi perjanjian? Adakah suara kuat yang keberatan dengan kesepakatan di kedua sisi?

Tantangan pertama yang kita hadapi sekarang dalam plebisit adalah bahwa akan ada periode kampanye, dan selama periode ini, pemerintah tidak mengalokasikan dana bagi kita untuk MILF untuk bersaing.

Kami membutuhkan dana dan kontribusi dari kelompok simpatisan agar dapat melakukan kampanye selama plebisit.

Ada juga beberapa politisi, juga politisi Moro, yang merasa bahwa begitu BOL dilewati, posisi mereka akan terancam dan mereka akan kehilangan manfaatnya. Para politisi ini semuanya dimotivasi secara pribadi, jadi mereka berusaha menentangnya.

Salah satu dari mereka sudah pergi ke Mahkamah Agung dan mengajukan petisi terhadap BOL. Namun, kami merasa yakin bahwa Mahkamah Agung tidak akan menyatakannya tidak konstitusional karena ditinjau beberapa kali oleh tokoh-tokoh hukum. Mereka sadar bahwa semua ini masih konstitusional.

Apa pendapat Anda tentang Presiden Duterte dan apakah Anda pikir mungkin bagi penggantinya untuk menolak perjanjian, seperti halnya di masa lalu?

Duterte adalah satu-satunya presiden yang tampaknya sangat mendorong penerapan perjanjian. Itu karena dia dari Mindanao. Dia memahami akar masalah dan dia sangat bersimpati dengan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, kami berpegang padanya. Sekarang yang penting adalah bahwa undang-undang itu sudah akan diratifikasi. Karena begitu diratifikasi, presiden berikutnya tidak dapat mengubahnya lagi.

Itulah mengapa kami mencoba yang terbaik dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk 21 Januari 2019, plebisit, hukum akan diratifikasi sehingga tidak akan lagi diubah oleh bahkan politisi baru, tidak ada administrasi.

Pada tingkat apa hubungan dan komunikasi Anda dengan Turki? Apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut?

Turki adalah anggota dari grup kontak internasional [yang juga termasuk Inggris, Arab Saudi dan Jepang] yang telah kami siapkan di bawah proses perdamaian.

Peran mereka adalah untuk memastikan bahwa kedua pihak akan mengimplementasikan perjanjian.

Ada juga beberapa struktur lain seperti tim pemantau pihak ketiga. Tim pemantau pihak ketiga juga terdiri dari orang-orang dari MILF, pemerintah Filipina dan LSM internasional.

Dalam hal ini, kami juga menominasikan IHH sebagai anggota dari grup kontak internasional ini. Mereka berfungsi dengan baik, dan kami juga berharap bahwa negara-negara ini akan terus membantu kami dalam program pembangunan selama Otoritas Transisi Bangsamoro. Karena kami membutuhkan bantuan dari komunitas internasional untuk segera membantu untuk program pembangunan di daerah tersebut.

Apa harapan khusus dari Turki?

Kita tahu bahwa pemerintah Turki, melalui berbagai lembaga seperti TIKA, Diyanet dan lain-lain, sudah memberikan dukungan mereka. Juga, orang-orang Turki, banyak orang, terutama mereka yang memiliki sumber-sumber yang baik, telah mendukung orang-orang Bangsamoro.

Kami berharap dukungan ini akan dipertahankan dan juga akan ditingkatkan karena kami membutuhkan lebih banyak saat ini ketika pemerintah sudah siap.

Dalam hubungan ini, apakah Anda perlu juga mendukung keahlian?

Iya. Tantangan pertama yang akan kita hadapi adalah mengubah organisasi kita dari organisasi revolusioner menjadi pemerintah.

Sehubungan dengan ini, kita perlu orang-orang kita diberi kapasitas. Kami juga merasa bahwa sangat penting bahwa pemerintah Turki dan masyarakat sipil internasional membantu kami untuk mendorong orang-orang kami maju.

Apa kebutuhan orang Moro dan harapan mereka dari komunitas Internasional?

Sebenarnya, situasi di daerah Bangsamoro sangat berat. Dibandingkan dengan daerah lain, wilayah Bangsamoro adalah wilayah termiskin dan paling tidak berkembang dengan penduduk yang paling tidak berpendidikan. Ini semua adalah prioritas kami.

Kami ingin pendukung kami, baik di dalam maupun di luar, untuk fokus pada program-program yang kami coba lakukan. Prioritas utama kami adalah pendidikan. Kita perlu memiliki lembaga pendidikan seperti universitas.

Kami juga perlu segera memberikan beasiswa untuk siswa kami yang belajar di luar negeri, terutama di Turki. Sekarang kami sudah mendapat 200 siswa yang belajar di Turki. Kami membutuhkan dukungan saudara-saudara kita di Turki dalam aspek-aspek ini.

Pertanyaan terakhir, apa pesan Anda kepada orang-orang Turki?

Pertama, kami ingin menyampaikan penghargaan kami atas dukungan yang telah Anda berikan kepada kami melalui LSM internasional, pemerintah. Sejauh menyangkut IHH, mereka telah menerapkan beberapa program, terutama panti asuhan dan distribusi Qurban untuk daerah kami, salah satu dari mereka yang telah banyak membantu selama masa lalu kami.

Kami memanggil saudara-saudara kita di Turki untuk terus membantu kami. Kami sangat menghargai bantuan yang Anda berikan dan kami mengharapkan lebih banyak karena kami membutuhkan lebih banyak sekarang, lebih dari yang kami butuhkan selama ini.

Ketika kita mulai memerintah, maka kita perlu lebih banyak bantuan agar dapat secara efektif mengatur wilayah kita. Terima kasih banyak.

* Ali Murat Alhas berkontribusi pada kisah ini dari Ankara