Kelompok Moro Filipina minta UU Otonomi disahkan Juni

Pizaro Gozali

BOGOR

Tokoh Muslim terkemuka Filipina optimistis undang-undang yang memberikan otonomi ke wilayah Muslim di selatan Filipina akan disahkan parlemen.

Ketua Umum Moro Islamic Liberation Front (MILF) Murad Ebrahim mengatakan proses pengesahan Undang-Undang Bangsamoro (BBL) mulai memasuki sidang paripurna pada 15 Mei.

Dalam penerapannya, BBL akan memberi keluasan kaum minoritas muslim di selatan Filipina untuk mengatur pemerintahan sendiri.

Aturan itu dirancang dan dibahas bersama antara pemerintah Filipina dengan MILF selaku kelompok perlawanan terbesar.

“Proposal mengenai BBL sudah disahkan pada tingkatan komite dan pertengahan bulan ini dibahas di sidang paripurna,” ujar Murad Ebrahim dalam wawancaranya dengan Anadolu Agency di sela-sela KTT Ulama Sedunia di Bogor, Indonesia pada Rabu.

Murad mengatakan sejauh ini mayoritas anggota kongres menerima rancangan BBL.

Demikian halnya dengan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menaruh perhatian kepada hak-hak Muslim dalam BBL.

Bahkan, kata Murad, dalam pertemuan terakhir dengan MILF pada 4 April lalu, Duterte memberikan batas pada kepada kongres untuk menyelesaikan pembahasan sebelum bulan Juli.

“Kalau kita berharap pada akhir Juni bisa selesai, BBL sudah bisa disahkan oleh kongres,” jelas Murad.

Menurut Murad, lolosnya BBL dapat membawa kemajuan bagi Muslim di Filipina Selatan.

“Kita mengetahui bahwa Bangsamoro sudah terlibat perang dalam beberapa dekade dan tingkat pertumbuhan ekonominya paling rendah di Filipina,” ujar Murad.

Murad mengatakan prioritasnya Bangsamoro saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kami juga fokus pada pendikan, kesehatan, dan pengembangan,” kata Murad.

Murad pun mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Filipina dalam bidang pendidikan.

“Kami juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah dalam bidang dakwah dan madrasah,” jelas Murad.

Proposal BBL adalah titik puncak dari perjanjian damai empat tahun lalu yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dengan MILF selama pemerintahan Benigno Aquino III.

Undang-undang tersebut mengusulkan sebuah wilayah Bangsamoro yang otonom. Daerah yang termasuk dalam wilayah otonom ini adalah provinsi-provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, di antaranya Provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi, serta beberapa kota di luar wilayah tersebut.

Rancangan terakhir BBL diajukan kepada Presiden Duterte Agustus lalu.