Murad, tokoh penting di balik proses perdamaian Muslim Moro

ANKARA

Sementara Muslim Moro menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah Manila untuk mengakhiri konflik bersenjata selama puluhan tahun di Filipina Selatan, pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF) telah memainkan peran penting dalam proses perdamaian.

Haji Murad Ebrahim, salah satu pendiri MILF, telah memimpin grup ini sejak 2003. Dia adalah tokoh paling penting di balik UU Organik Bangsamoro.

Lahir pada tanggal 2 Mei 1948, di provinsi Maguindanao, Daerah Otonom Muslim Mindanao (ARMM) di Filipina selatan, Ebrahim mulai belajar di madrasah yang dikelola keluarga di desa Barangay Katidtuan, kota Kabacan, provinsi Cotabato.

Sambil melanjutkan studi Alqurannya di madrasah, Ebrahim belajar di sekolah menengah umum di wilayah tersebut.

Pada usia 13 tahun, Ebrahim kehilangan ayah dan ibunya, namun ia tetap melanjutkan studinya dengan bantuan beberapa kerabat yang mampu.

Dia kemudian belajar di Universitas Notre Dame yang dikelola Katolik di Cotabato untuk belajar teknik sipil.

Berhenti kuliah dan bergabung dengan MNLF

Di universitas, Ebrahim terlibat dalam gerakan kemerdekaan Muslim Moro dan bertemu dengan Nur Misuari dan Hashim Salamat, para pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

Pada usia 22 tahun, ia meninggalkan universitas hanya satu semester sebelum mendapatkan gelar insinyur sipil dan kemudian aktif terlibat dalam MNLF.

Tak lama kemudian, Ebrahim ditunjuk sebagai komandan lapangan zonal MNLF dan dikenal sebagai Murad.

Dia memegang beberapa posisi penting di MNLF sebelum ia membentuk grup sendiri dengan Salamat, pada tahun 1977.

Salamat menjadi pemimpin formasi MNLF Baru yang didirikan atas motivasi kemerdekaan wilayah Bangsamoro.

Membentuk MILF dan menjadi ketua kelompok

Pada 1984, kelompok itu secara resmi mengubah namanya menjadi Front Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk membedakan diri sepenuhnya dari MNLF.

Setelah Salamat meninggal pada 2003 karena sebab alamiah, Haji Murad Ebrahim menjadi pemimpin MILF.

Ebrahim dipandang sebagai sosok yang lebih moderat dari pada Salamat, dan di bawah kepemimpinannya, negosiasi perdamaian di wilayah itu berkembang secara signifikan.

Setelah negosiasi jangka panjang, MILF dan pemerintah Filipina menandatangani Nota Kesepakatan untuk Wilayah Leluhur (MOA-AD), yang akan memperpanjang batas ARMM tahun 1996 dan pada akhirnya menggantikan ARMM sepenuhnya.

MILF secara resmi menjatuhkan tuntutannya untuk kemerdekaan penuh pada tahun 2010, meminta otonomi daerah sebagai gantinya.

Pada tahun 2012, Presiden Benigno Aquino III dan pemimpin MILF Ebrahim menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja tentang Bangsamoro (FAB).

Perjanjian tersebut merupakan peta menuju penyelesaian akhir yang akan memungkinkan berdirinya wilayah otonom yang dikelola oleh minoritas Muslim di bagian selatan negara yang mayoritas Katolik ini.

MILF, di bawah kepemimpinan Ebrahim, dan pemerintah Manila juga menandatangani Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) pada tahun 2014.

Kesepakatan tahun 2014 itu membawa pada negosiasi tertutup selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun di selatan Filipina itu.

Pada tanggal 26 Juli 2018, Presiden Rodrigo Duterte menandatangani UU Organik Bangsamoro.

UU ini merupakan upaya signifikan terbaru oleh pemimpin MILF Ebrahim dan pemerintah Filipina untuk mengakhiri hampir setengah abad konflik terus-menerus yang telah menyebabkan lebih dari 120.000 orang tewas dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.