CPOPC: UE punya pertimbangan tunda larangan sawit

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menduga keputusan Uni Eropa (UE) menunda peluncuran Delegated Act (aturan teknis) dari Renewable Energy Directive II (RED II) terkait sawit karena mempertimbangkan peraturan dari WTO.

Executive Director CPOPC Mahendra Siregar mengatakan tidak tahu alasan pasti dari ditundanya penerbitan aturan teknis yang sedianya terbit pada 1 Februari, namun hingga kini masih belum juga terbit.

“Tapi ada dugaan Eropa punya pertimbangan lain untuk melihat dampak kebijakan itu agar tidak bertentangan dengan peraturan WTO dan menimbulkan masalah lebih besar,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Delegated Act tersebut nantinya akan diturunkan menjadi kebijakan nasional masing-masing negara anggota Uni Eropa terkait produk dari kelapa sawit.

Mahendra menambahkan aturan pelaksana tersebut rencananya juga menyampaikan bagaimana cara mengukur risiko dan dampak minyak nabati terhadap perubahan fungsi lahan dan deforestasi dalam konsep indirect land use change (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.

Dia menambahkan berdasarkan metodologi ILUC saat Delegated Act ditunda, ada kebijakan Uni Eropa untuk mendelegasikan minyak kedelai AS sebagai minyak nabati yang low risk, dibandingkan minyak sawit yang dianggap high risk.

“Ini mengundang pertanyaan lebih jauh bahwa keputusan itu tidak disandingkan dengan kebijakan yang menurut mereka scientific,” ketus dia.

Mahendra menduga ada motif politik di balik kebijakan tersebut yang justru semakin mereduksi metodologi ILUC yang saat ini banyak tidak diterima oleh dunia internasional.

“Dan ini jadi rujukan kalau Delegated Act diterbitkan, maka negara-negara produsen sawit akan membawanya ke WTO,” Mahendra menegaskan.