Petani kecil kelapa sawit sudah miliki sertifikat ramah lingkungan RSPO

Muhammad Latief

JAKARTA

Petani-petani kecil di Indonesia dan Malaysia akan dibantu mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan agar bisa mengakses pasar lebih luas.

Demikian diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) Datuk Darrel Webber, dalam pesannya pada media di Jakarta, Rabu.

Menurut Webber, konferensi RSPO di Bali pada Rabu-Kamis ini, mengesahkan Strategi Pekebun Kecil RSPO (RSPO Smallholder Strategy) dengan tujuan memberdayakan pekebun kecil dengan kebun sawit yang berkelanjutan.

“RSPO membentuk struktur termasuk kelompok kerja, pendanaan, dan pendekatan lainnya yang secara khusus menangani masalah pekebun kecil,” kata Webber.

Konferensi RSPO di Bali dihadiri lebih dari separuh perwakilan industri kelapa sawit global, termasuk para pemimpin perusahaan. Hadir juga pemimpin lembaga keuangan, pembuat kebijakan, akademisi, juga LSM sosial dan lingkungan dari seluruh dunia.

RSPO telah menyalurkan dana sebesar Rp33 miliar pada pekebun kecil melalui RSPO Smallholder Support Fund (RSSF). Dana tersebut digunakan untuk mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan.

Di Indonesia, RSPO menyalurkan dana sebesar Rp5,2 miliar kepada 6.489 petani plasma di Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah. Dana tersebut digunakan untuk mendapatkan sertifikat ramah lingkungan lahan seluas 13.313 hektare.

RSPO sendiri adalah asosiasi stakeholder kelapa sawit seperti produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang minyak kelapa sawit, produsen barang konsumen, pengecer, bank dan investor, serta LSM. Lembaga ini mengembangkan dan menerapkan standar global untuk minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hingga kini, di dunia sudah ada 139.123 petani bersertifikat RSPO dengan lahan seluas 333.345 hektare. Di Indonesia, sudah terdapat 111.816 petani bersertifikat dengan lahan seluas 190.064 hektare.

Tantangan industri kelapa sawit, menurut Webber, adalah mengatasi kebakaran hutan saat musim kemarau panjang. Saat ini, industri diuntungkan dengan banyaknya hujan dan memang terlihat perbaikan dari upaya pemerintah untuk mengatasi kebakaran tiap tahun.

Tantangan berikutnya yang datang dari resolusi parlemen Uni Eropa (UE) yang menyatakan bahwa industri kelapa sawit adalah penyebab deforestrasi hutan tropis dan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Webber, hal tersebut bisa diatasi dengan implementasi standar-standar RSPO.

Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan parlemen UE, yang menyatakan mereka akan mengevaluasi standar tersebut.