Regional

Amnesty International: Operasi militer Myanmar targetkan Rakhine

Sebanyak 5.200 orang terlantar hingga 28 Januari akibat pertempuran berkelanjutan, menurut lembaga HAM mengutip laporan PBB

Rhany Chairunissa Rufinaldo   | 12.02.2019
Amnesty International: Operasi militer Myanmar targetkan Rakhine Ilustrasi: Anak dan warga Rohingya mengantri bantuan makanan. (Zakir Hossain Chowdhury - Anadolu Agency )

London, City of

Ahmet Gurhan Kartal

LONDON

Pasukan keamanan Myanmar menembaki desa-desa dan memblokir akses warga sipil terhadap makanan dan bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine barat sejak awal 2019, kata satu Amnesty International pada Senin.

Menurut laporan lembaga HAM itu, berdasarkan bukti baru tentang operasi militer yang sedang berlangsung, pasukan keamanan juga menggunakan undang-undang yang tidak jelas dan represif untuk menahan warga sipil di daerah tersebut.

"Operasi-operasi terbaru ini adalah satu lagi pengingat bahwa militer Myanmar beroperasi tanpa memperhatikan hak asasi manusia," kata Tirana Hassan, Direktur Tanggapan Krisis di Amnesty International.

"Menembaki desa-desa yang dihuni dan menahan persediaan makanan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun," tambah Hassan.

Amnesty Internasional mengatakan telah menerima laporan bahwa divisi tentara yang terlibat dalam kekejaman terhadap Rohingya pada Agustus dan September 2017 telah kembali dikerahkan ke Negara Bagian Rakhine dalam beberapa pekan terakhir.

"Terlepas dari kecaman internasional atas kekejaman militer Myanmar, semua bukti menunjukkan bahwa mereka dengan berani melakukan pelanggaran yang lebih serius," kata Hassan.

Menurut laporan itu, pelanggaran terjadi setelah misi pencarian fakta PBB menyerukan penyelidikan pidana dan penuntutan terhadap pejabat senior Myanmar atas kejahatan di bawah hukum internasional terhadap penduduk Rohingya di Rakhine dan terhadap etnis minoritas di Kachin dan negara bagian Shan.

Laporan itu mengatakan bahwa kelompok etnis Rakhine bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Arakan melakukan serangan terkoordinasi pada empat pos polisi di negara bagian Rakhine, membunuh 13 petugas polisi pada 4 Januari 2019.

Pemerintah sipil Myanmar menginstruksikan militer untuk meluncurkan sebuah operasi untuk melumpuhkan Tentara Arakan, yang oleh juru bicara pemerintah disebut sebagai organisasi teroris.

Tentara Arakan adalah kelompok bersenjata Buddha yang menginginkan otonomi lebih luas bagi etnis minoritas Buddha Rakhine.

Menurut Amnesty International, mereka berperang melawan militer sebagai bagian dari aliansi kelompok-kelompok bersenjata di Myanmar utara dan bentrok secara sporadis dengan pasukan keamanan di sana setelah mengalihkan perhatiannya ke negara-negara Chin dan Rakhine dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak saat itu, tentara Myanmar memindahkan banyak aset dan pasukan ke wilayah tersebut.

Laporan itu mengatakan bahwa menurut PBB, lebih dari 5.200 pria, wanita dan anak-anak terlantar hingga 28 Januari akibat pertempuran yang berkelanjutan.

"Mereka sebagian besar berasal dari etnis minoritas yang kebanyakan beragama Buddha, termasuk Mro, Khami, Daingnet dan Rakhine," kata laporan tersebut.

Amnesty mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari desa setelah pasukan keamanan menyerang atau membatasi makanan.

Dalam sebuah laporan Juni 2017, Amnesty International mendokumentasikan secara rinci penembakan tanpa pandang bulu oleh militer Myanmar selama operasinya di negara bagian Kachin dan Shan, yang menewaskan dan melukai warga sipil dan membuat ribuan orang terlantar.

"Serangan yang melanggar hukum ini menebarkan ketakutan di banyak desa," kata Hassan.

Pembatasan akses kemanusiaan

Pihak berwenang Myanmar juga telah memberlakukan pembatasan lebih lanjut pada akses kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine.

Pada 10 Januari, pemerintah Negara Bagian Rakhine melarang semua lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan internasional, kecuali Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Program Pangan Dunia (WFP), untuk beroperasi di lima kota yang terkena dampak konflik.

“Banyak organisasi harus menghentikan bantuan kemanusiaan mereka, mengganggu upaya tanggap darurat dan bantuan di salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang Myanmar,” kata laporan itu.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA) melaporkan bahwa sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.


Penahanan sewenang-wenang

"Pasukan keamanan Myanmar juga tampaknya menggunakan hukum yang kejam untuk menahan dan menuntut warga sipil yang diduga mendukung Tentara Arakan, meningkatkan kekhawatiran tentang penahanan sewenang-wenang dan potensi perlakuan buruk," kata Amnesty International.

Dalam laporan Juni 2018, lembaga HAM itu mendokumentasikan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap pria dan anak laki-laki Rohingya yang ditahan di pos-pos BGP di Rakhine.

Amnesty mengatakan aktivis lokal dan laporan media menunjukkan bahwa penahanan sewenang-wenang dan penggunaan hukum yang samar dan represif telah menjadi hal biasa selama operasi militer terbaru di Negara Bagian Rakhine.

Lembaga itu menambahkan, berdasarkan laporan lokal, sekitar 30 pengurus desa mengajukan surat pengunduran diri pada Januari, karena khawatir akan dipersekusi secara sewenang-wenang atas keterlibatan yang melanggar hukum.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın