20 Oktober 2017•Update: 21 Oktober 2017
Hader Glang
ZAMBOANGA CITY, Filipina
Pada Kamis, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memastikan tewasnya seorang teroris asal Malaysia yang diburu karena perannya dalam menyediakan dana untuk pengepungan Marawi. Teroris bernama Dr. Mahmud Ahmad itu merupakan mantan dosen dan dipercayai memiliki peran besar dalam upaya merebut Marawi dari Filipina.
Duterte mengatakan tewasnya Mahmud mengakhiri semua pemimpin kelompok teroris yang menyerang Marawi.
"Ada tiga orang kunci - Isnilon Hapilon, Omar Maute dan Dok Mahmud. Dok Mahmud berhasil ditewaskan Kamis siang dan itu menjadi akhir kisah [pengepungan Marawi]," kata Duterte.
Dia juga mengatakan militan Daesh asal Malaysia itu adalah dalang perang Marawi.
Mahmud dan 19 anggota kelompok Maute tewas setelah tempat persembunyian mereka di zona perang diledakkan, menurut laporan Ketua Pasukan Bersenjata Filipina Jenderal Eduardo Año.
Laporan Jenderal Año itu berdasarkan pernyataan korban sandera yang diselamatkan, yang kemudian mengatakan kepada militer Mahmud sudah tewas dan dimakamkan Kamis malam.
Mahmud dikabarkan sebagai satu dari lima petinggi pemberontak yang bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf setelah Malaysia menindak keras elemen-elemen kelompok Daesh di negaranya.
Juru bicara militer Restituto Padilla mengatakan Mahmud menjadi penghubung antara Hapilon dengan Daesh. "Dia menyalurkan dana yang dibutuhkan untuk mengepung Marawi," jelas Padilla.
Dalam sebuah laporan yang keluar Juli lalu, lembaga Institute for Policy Analysis of Conflict asal Jakarta menggambarkan Mahmud sebagai figur kunci dalam perang Marawi, aktif merekrut militan, mengontrol urusan finansial dan menjadi kontak utama bagi warga asing yang ingin bergabung dengan Daesh di Filipina.
Sementara itu, Duterte mendeklarasikan perebutan Marawi setelah tewasnya dua teroris yang paling dicari - yaitu Isnilon Hapilon dari kelompok Abu Sayyaf dan Omarkhayam Maute dari kelompok Maute.
Namun, lanjut dia, hukum militer di selatan Filipina masih berlaku dan tidak akan dicabut sebelum pemerintah berhasil memberantas semua teroris di wilayah itu.
"Ketika keadaan mendesak, saya menerapkan hukum militer. Semua bertanya kapan itu akan berakhir? Itu tidak akan saya cabut sebelum teroris terakhir diusir," kata Duterte.
Hukum militer diberlakukan di Mindanao sejak 23 Mei, ketika kota Marawi dirampas oleh kelompok-kelompok teroris yang didukung Daesh. Keputusan itu diperpanjang hingga akhir tahun.
