Muhammad Nazarudin Latief
08 Agustus 2019•Update: 09 Agustus 2019
JAKARTA
Uni Eropa berharap pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menghasilkan keputusan yang tepat tentang pemberlakuan kebijakan renewable energy directive (RED) II yang melarang minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biofuels.
“Kami berharap kedua pemimpin menyetujui kebijakan tentang biofuel berkelanjutan dan menunjukkan pemahaman tentang metodologi, perhitungan dan pendekatan yang kami gunakan tentang soal ini,” ujar kuasa usaha ad interim misi UE untuk ASEAN Lucas Cibor, saat meluncurkan “Blue Book 2019, EU-ASEAN Cooperation di Jakarta, Kamis.
Kedua pemimpin ini menurut Cibor bisa saja menerima keputusan UE tentang sawit namun bisa juga mempunyai posisi sendiri.
“Jika demikian ini akan menjadi upaya kami untuk menyelesaikan masalah ini secara bilateral, baik dengan Jakarta maupun Kuala Lumpur,” ujar dia.
UE menurut Cibor telah membentuk kelompok kerja untuk menyelesaikan masalah ini dan mengundang Indonesia serta Malaysia menjadi anggota tim.
“Ini adalah mekanisme yang akan diambil oleh UE apapun keputusan dari Presiden Jokowi maupun PM Mahathir.”
Persoalan minyak sawit, menurut Cibor tidak akan mengganggu hubungan antara UE dan ASEAN, karena masalah ini merupakan problem khusus yang hanya melibatkan Indonesia dan Malaysia.
Sejauh ini, EU tidak pernah memberlakukan larangan pembelian minyak kelapa sawit dan minyak nabati lain. Kebijakan RED II adalah untuk menghadirkan bahan bakar nabati yang berkelanjutan.
Persoalan kelapa sawit ini menurut Cibor memang bisa memengaruhi hubungan antara UE dan Indonesia serta Malaysia. Kedua negara juga bisa meluaskan masalah ini menjadi isu regional.
“Tapi kami percaya bahwa hal itu tidak membantu dan sangat penting untuk memisahkan hubungan antara UE dan negara anggota ASEAN dan hubungan antar dua region,” ujar dia.
