Ilustrasi: Deretan bangunan pencakar langit di Jakarta. (Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mengatakan akan memberikan perhatian pada perlindungan sosial dan pemerataan ekonomi melalui pengalokasian anggaran dalam Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut menyampaikan hal tersebut dalam pembacaan Nota Keuangan jelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke 74 di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.
Presiden Jokowi mengatakan perlindungan sosial khususnya akan diberikan kepada 40 persen lapisan masyarakat terbawah sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia.
“Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar-program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti,” urai Presiden Jokowi.
Dia menambahkan pada tahun 2020 pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.
Presiden menguraikan dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun.
“Selain dari bantuan yang ditujukan pada keluarga tak mampu, pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program-program yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM,” tambah Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menjabarkan belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah.
“Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru,” urai Presiden.
Presiden Jokowi mengatakan selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” tegas dia.
Untuk itu, Presiden mengatakan rencana pemindahan ibukota ke pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks menciptakan pemerataan ekonomi, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Presiden mengatakan ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.
“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” pungkas Presiden.
