Muhammad Latief
JAKARTA
Bank Dunia menurunkan Indonesia satu peringkat dalam indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) pada 2019.
Laporan Doing Business Bank Dunia, yang dirilis Kamis, menyebutkan Indonesia sebelumnya berada pada peringkat 72 dan tahun 2019 turun menjadi 73.
Meski peringkatnya turun, Indonesia berhasil mencatatkan perbaikan pada tiga dari 11 indikator indeks ini, kata laporan tersebut.
Pertama adalah indikator kemudahan memulai bisnis di mana Indonesia berhasil memangkas dan menyederhanakan prosedur pasca pencatatan administratif, antara lain dalam hal administrasi pajak, jaminan sosial, dan perizinan, lanjut laporan Bank Dunia.
Laporan tersebut menyebutkan dua indikator yang menjadi keberhasilan Indonesia yaitu, indikator kemudahan pendaftaran properti.
Kemudian indikator mendapatkan informasi kredit, Indonesia berhasil mengembangkan cakupan informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh biro kredit, kata laporan tersebut.
Indikator-indikator lainnya yang tidak menunjukkan perbaikan adalah kemudahan dalam perizinan konstruksi, kemudahan untuk mendapatkan listrik, serta penguatan hak para kreditur dan debitur di mata hukum.
Selain itu, kata laporan Bank Dunia, Indonesia belum menunjukkan perbaikan dalam perlindungan untuk investor minoritas, kemudahan dalam pembayaran pajak, perdagangan antarnegara, eksekusi kontrak bisnis, penyelesaian masalah kepailitan, dan aturan perburuhan.
Secara total, katanya, Indonesia mendapatkan skor 67,96, naik 1,42 poin dibandingkan tahun lalu.
Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan reformasi birokrasi pada berbagai ekonomi menguntungkan usaha kecil, menengah dan pengusaha.
Selain itu juga memungkinkan penciptaan lapangan kerja serta merangsang investasi swasta, kata dia.
"Sektor swasta adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia," kata Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim.
“Sangat penting bagi pemerintah untuk mempercepat upaya untuk menciptakan kondisi bagi perusahaan swasta untuk berkembang dan masyarakat menjadi makmur,” lanjut dia.
Dalam laporan ini sepuluh negara peringkat teratas adalah Selandia Baru, Singapura dan Denmark yang bertahan pada tempatnya.
Kemudian Hongkong, Tiongkok, Korea Selatan, Georgia, Norwegia, Amerika Serikat, Inggris dan Makedonia.
“Uni Emirat Arab untuk pertama kalinya masuk dalam kelompok 20 besar,” ujar laporan tersebut.
Posisi Indonesia berada di belakang lima negara Asia Tenggara, katanya.
Singapura berhasil mempertahankan posisinya di peringkat kedua selama dua tahun berturut-turut, kata laporan tersebut.
Malaysia tercatat ada di peringkat 15, disusul Thailand di posisi 27. Kemudian Brunei Darussalam berada di peringkat 55 sementara Vietnam di posisi 69.
Negara-negara Asia Tenggara yang peringkatnya ada di bawah Indonesia adalah Filipina (124), Kamboja (138), Laos (154), dan Myanmar (171).
Laporan ini juga menyebutkan 10 negara yang paling melakukan perbaikan berdasarkan reformasi yang mereka lakukan, yaitu Afganistan, Djibouti, Cina, Azerbaijan, India, Togo, Kenya, Pantai Gading, Turki, dan Rwanda.
Afganistan dan Turki, masuk pada negara yang melakukan improvisasi teratas untuk pertama kalinya.
“Semua negara dengan pendapatan yang berbeda bahkan mereka yang sedang dalam konflik bisa memajukan iklim usaha untuk usaha kecil dan menengah domestik,” ujar Shanta Devarajan, Direktur Senior Bank Dunia untuk Ekonomi Pembangunan dan Kepala Ekonom Kepala Bank Dunia.
“Doing Business menyediakan peta jalan yang dapat digunakan oleh berbagai pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan bisnis, inovasi, dan pertumbuhan serta mengurangi korupsi,” kata dia.
Indonesia pernah mengalami lonjakan peringkat dalam EoDB pada 2018, yang naik hingga 19 tingkat dari periode sebelumnya.
Saat itu Indonesia lebih baik dari China yang menduduki peringkat 78, India di peringkat 100, dan Brazil di posisi 125.
Presiden Joko Widodo menindaklanjuti pencapaian tersebut dengan memasang target lebih tinggi, yaitu harus masuk pada peringkat 40 besar pada 2019.
Setelah itu, Indonesia gencar melakukan reformasi pada 11 indikator tersebut.
Namun ternyata, indeks terakhir yang dirilis Bank Dunia menunjukkan peringkat Indonesia melorot satu tingkat.
Peneliti Institute for Development Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan penurunan peringkat ini menunjukkan kegagalan pemerintah mereformasi perizinan.
Ego sektoral pemerintah masih tinggi, program Online Single Submission (OSS) yang seharusnya sejak awal berada pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) malah masih dikelola oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Prosedur membayar pajak kita juga masih terlalu banyak. Tidak simpel,” kata Bhima.
