Pengusaha Indonesia belum manfaatkan FTA dengan maksimal

JAKARTA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan pengusaha Indonesia belum memanfaatkan potensi yang ada dalam kerangka kerja sama perdagangan Free Trade Agreement ataupun perjanjian kerja sama lainnya dengan negara lain.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah melalui Free Trade Agreement (FTA) dan perjanjian ataupun peraturan antara Indonesia dengan mitra dagang.

Dia mengatakan Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra dalam upaya peningkatan pemanfaatan FTA melalui berbagai rangkaian kegiatan untuk menyosialisasikan Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Eropa CEPA, dan Indonesia-Korea CEPA.

“Untuk penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukannya feasibility study secara lengkap,” jelas dia dalam diskusi di Jakarta, Selasa.

Shinta mengatakan feasibility study tersebut termasuk data market dan permintaan, serta analisis dampak terkait dengan negosiasi FTA sebelum dan selama proses perundingan FTA.

“Hal tersebut agar pemerintah dapat menetapkan posisi runding dan prioritas FTA yang sekiranya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia,” ungkap Shinta.

Selain itu, Shinta mengatakan konsultasi publik-swasta juga perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis, baik sebelum, selama, dan sesudah perundingan FTA.

“Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitasi kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala dalam pemanfaatan FTA di negara mitra,” ungkap dia.

Sementara itu, Shinta mengatakan Kadin telah membentuk Task Force (Gugus Tugas) Peningkatan Perdagangan dan Investasi terkait dengan memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Gugus tugas tersebut memetakan sembilan aspek penting terkait masalah ekspor dan investasi, antara lain reformasi logistik, sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, perpajakan, insentif dan investasi dua arah, serta peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia.

Aspek penting lainnya adalah pemasaran internasional dan ekspor oleh UKM, standarisasi dan sertifikasi, daya saing ekspor dan investasi di era industri 4.0, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan reformasi kebijakan, dan reformasi institusi publik dan swasta.

“Task Force telah berhasll menyusun Laporan Peningkatan Investasi dan Ekspor dalam Menghadapl Persaingan Global,” ungkap Shinta.

Lebih lanjut, Shinta mengatakan beberapa rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatjan pemerintah dan pelaku usaha antara lain terkait dengan reformasi logistik.

Dia merekomendasikan agar pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha untuk membuat pemetaan mengenai daerah-daerah di dalam dan di luar pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan Iogistik dan pusat kegiatan Industri.

Selain itu, juga perlu ada pemetaan untuk membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerja sama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur.

“Terkait dengan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, kami merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar,” jelas Shinta.