Pemerintah janji jaga tata kelola keuangan BUMN

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah berjanji akan menjaga tata kelola dan kesehatan keuangan BUMN agar tetap dapat menjadi penggerak perekonomian.

“Dari sisi governance maupun transparansi akan terus kita jaga dan tingkatkan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi di Jakarta, Senin.

Dalam menjalankan tugas sebagai penggerak ekonomi, menurut Menteri Sri, BUMN sering kali mendapat penugasan dari pemerintah. Oleh karena itu, maka tata kelola perusahaan harus diperkuat dengan menekankan prinsip kehati-hatian.

“BUMN akan didorong untuk terus meningkatkan value perusahaan, di saat yang sama tetap berusaha melakukan pelayanan maksimal ke masyarakat. Jadi di satu sisi program pembangunan terlaksana, tapi sebagai korporat tetap harus berjalan sehat,” imbuh dia.

Dalam menjalankan misi pembangunan, Menteri Sri mengatakan bahwa BUMN akan mengoptimalkan pembiayaan ekuitas sehingga leverage utangnya tetap dalam batas aman, dan tidak menimbulkan persepsi negatif.

Untuk itu, lanjut dia, BUMN akan menggunakan alternatif financing, seperti sekuritisasi, issuing Komodo Bond, dan melakukan kerja sama dengan investor strategis dalam meningkatkan sinergi antara BUMN dengan sektor swasta.

“Langkah ini akan dikoordinasikan antara Menko Perekonomian, Kemenkeu, BI, dan OJK karena menyangkut instrumen keuangan,” jelas Menteri Sri.

Secara khusus, menurut Menteri Sri, pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi BUMN seperti Pertamina dan PLN yang mendapatkan penugasan penyediaan energi, pembangunan kilang, pembangkit listrik, dan penyaluran energi bersubsidi.

“Hal ini agar di satu sisi tetap bisa jalankan penugasan pemerintah, namun di sisi lain tetap memiliki neraca keuangan dan tata kelola yang makin baik dan sehat,” urai Menteri Sri.

Selain dua BUMN energi, pemerintah juga akan memperhatiakn kondisi keuangan BUMN karya (konstruksi) yang banyak mendapatkan tugas untuk membangun infrastruktur.

“Ini salah satu yang terus dilakukan melalui pemantauan neraca BUMN dan menjaga agar tidak mendapatkan masalah, baik dari sisi cashflow atau profitabilitas,” ungkap dia.

Pemerintah akan melakukan monitoring secara detail dan menyeluruh untuk BUMN karya, khususnya terhadap seluruh komponen dunia usaha yang bisa memengaruhi stabilitas.

“Kami akan lihat terus kebutuhan cashflow-nya karena mereka melakukan penalangan untuk pembelian tanah. Kami akan koordinasi dengan Menteri BUMN agar penggantian bisa dilakukan tepat waktu sehingga cashflow bisa dikurangi tekanannya,” Menteri Sri menjabarkan.

Menteri Sri melanjutkan, dia bersama Menteri BUMN akan meminta BUMN untuk terus meningkatkan financing melalui sekuritisasi sehingga mereka bisa melakukan pendanaan tanpa meningkatkan beban utang.

“Kami akan minta BUMN untuk meningkatkan efisiensi dalam operasinya, terutama yang memegang peranan dalam menjalankan berbagai penugasan pemerintah di bidang subsidi,” imbuh dia.