Kemenhub minta segera ada penggantian direksi Garuda Indonesia

JAKARTA 

Kementerian Perhubungan meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera menunjuk pengganti direksi Garuda Indonesia apabila telah resmi mencopot direksi yang terlibat kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan sudah menerima surat pemberitahuan penggantian posisi direktur utama Garuda Indonesia dengan melampirkan surat pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas direktur utama.

Polana mengatakan ada informasi dari Komisaris Utama Garuda Indonesia akan ada pemberhentian terhadap direksi lain yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan penyelundupan tersebut.

Kementerian BUMN mengindikasikan akan mencopot Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, serta Direktur Human Capital Heri Akhyar akibat keterlibatannya dalam kasus penyelundupan.

“Namun sampai siang ini, belum ada pemberitahuan itu. Tapi saya dapat info sore ini ada pengumuman. Saya tidak tahu, siapa yang diganti kami belum tahu,” ungkap dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Polana mengatakan telah menyampaikan kepada Kementerian BUMN maupun pemegang saham agar apabila ada penggantian pada posisi strategis yang bertanggung jawab terhadap keamanan, operasi, dan teknis agar segera ada penunjukan pelaksana tugasnya.

“Terutama untuk key person itu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menangani safety, operasi, dan teknis,” lanjut Polana.

Polana mengatakan hingga saat ini masih memegang nama-nama direksi Garuda Indonesia sesuai dengan surat izin angkutan udara yang sudah terbit dengan baru ada penggantian nama pada posisi direktur utama.