Muhammad Latief
JAKARTA
Usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia tidak pernah mudah, namun tetap ada kemajuan yang melegakan, ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Kamis.
Bambang mencontohkan, pemerintah berhasil menurunkan prosentase jumlah penduduk yang berada di bawah kemiskinan ekstrem menjadi satu digit, namun di sisi lain jumlah penduduk moderate poor (agak miskin) dan rentan masih cukup tinggi.
“Meningkatkan kesejahteraan mereka hingga garis aman adalah pekerjaan besar. Inilah kunci membangun keadilan ekonomi, kesejahteraan bersama dan sekaligus menghindarkan diri dari middle income trap,” ujar Menteri Bambang dalam diskusi “Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia” di Jakarta.
SDGs merupakan program global yang disepakati 193 negara-negara anggota PBB yang dimulai 2015 hingga 2030. Di dalamnya ada 17 tujuan dengan 169 capaian untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di dunia dan merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs).
Menurut Menteri Bambang, Indonesia juga masih mempunyai tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi, apalagi jika diperiksa lebih dalam pada anak di bawah lima tahun, kata Menteri Bambang.
Satu dari tiga anak balita pada saat ini mengalami stunting, padahal kondisi ini adalah penyebab utama lost generation, kondisi di mana anak-anak mengalami kondisi buruk sehingga terganggu pertumbuhan dan kecerdasannya.
Angka kematian ibu di Indonesia juga masih tinggi di ASEAN meski sudah bisa diturunkan dari 346 pada 2010 menjadi 305 pada 2015 terhadap 100 ribu kelahiran hidup. Selain itu, angka kematian bayi masih tinggi karena cakupan imunisasi yang masih rendah.
Persoalan lain yang diungkapkan Menteri Bambang adalah kualitas pendidikan. Hasil Indonesian National Assesment Programme (INAP) memperlihatkan bahwa kompetensi siswa Indonesia dalam sains, membaca dan matematika masih rendah.
“Kalau persoalan akses terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah sudah cukup bisa diatasi,” ujar Menteri Bambang.
Transformasi ekonomi dan produk masyarakat bermasalah
Pada sektor ekomoni, Indonesia menghadapi transformasi yang belum membawa hasil menggembirakan, khususnya industrialisasi. Hingga kini, pertumbuhan industri terus menerus di bawah pertumbuhan ekonomi, kondisi yang mengindikasikan belum banyak kemajuan dalam sektor industri. Demikian pula proporsi penyerapan tenaga kerja tidak beranjak.
Menurut Menteri Bambang, hal ini membuat produktivitas masyarakat belum terdongkrak. Proporsi penduduk usia 15-29 tahun yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada penduduk usia produktif yang tidak aktif dalam jumlah besar.
Pemerintah mencoba mengatasinya dengan pembangunan infrastruktur yang besar dan menyebar ke berbagai wilayah dengan harapan bisa mendorong reindustrialisasi sekaligus pemerataan ekonomi dan industri.
Persoalan lain adalah presentasi perkawinan anak yang masih cukup tinggi. Kecenderungan perkawinan anak di bawah usia 15 tahun telah menurun, namun untuk perkawinan anak usia di bawah 18 tahun masih tidak beranjak, masih mendekati 23 persen.
“Perkawinan usia anak ini berisiko terhadap kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan perceraian,” ujar Menteri Bambang.
Secara umum, menurut Menteri Bambang, ada peningkatan peringkat Indonesia dalam SDGs global, yaitu posisi 99 dari 156 negara, naik satu peringkat dibanding pada 2017. Indonesia juga sudah mempunyai tonggak penting pelaksanaan SDGs, yaitu rencana aksi nasional dan ribuan rencana kegiatan untuk mencapai indicator keberhasilan SDGs.
“SDGs ini ditargetkan tercapai pada 2030, masih ada 12 tahun lagi, ini terlihat lama tapi sebenarnya tidak. Untuk agenda besar dan ambisius ini kita harus bergerak cepat,” ujar dia.
Manager Program International NGO for Indonesian Development (Infid) Siti Khoirun Ni’mah mengatakan implementasi program SDGs harus melibatkan banyak pihak. Pekerjaannya adalah menyusun peta jalan serta menyediakan pembiayaan pencapaian SDGs.
Pembiayaan oleh selain negara
Salah satu mekanisme untuk menarik pembiayaan swasta adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mekanisme ini bisa dilakukan hingga tingkat daerah dengan 19 sektor proyek yang mendukung pencapaian SDGs.
Dukungan lain adalah perbankan, kata Menteri Bambang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan dengan kewajiban pada semua lembaga keuangan untuk menyusun sustainability report, bank besar dan asing wajib melaporkan di awal tahun 2019.
Tidak boleh ketinggalan adalah sektor kedermawanan. Ini potensi besar karena Indonesia adalah negara paling dermawan nomor dua sedunia, menurut Menteri Bambang.
Situs crowdfunding kitabisa.com sudah bisa mengumpulkan uang Rp375 miliar untuk mendanai 14 ribu kegiatan dengan kontribusi lebih dari 900 ribu orang, kata dia.
Sektor filantropi ini, menurut Menteri Bambang, perlu dikembangkan dalam mekanisme blended finance. Salah satu keberhasilan adalah kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bank Jambi dan salah satu lembaga internasional yang membiayai pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan yang bisa menerangi empat desa terpencil dan dinikmati 4.448 orang.
Dewan Pengawas Infid Zumrotin Susilo mengatakan perlu peta jalan dan strategi yang dibuat oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan data valid dan terintegrasi dari pemerintah.
“Data yang valid ini agar tidak ada ego sektoral. Karena pencapaian SDGs harus dilakukan bersama-sama masyarakat, kalangan bisnis, pemerintah, dan media.”
