Ekonomi, Nasional

Integrasi transaksi tol JORR untungkan publik dan industri

Kebijakan integrasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpindah ke transportasi umum dan memanfaatkan jalan non-tol yang memang diperuntukkan bagi lalu lintas sistem sekunder

İqbal Musyaffa  | 26.09.2018 - Update : 26.09.2018
Integrasi transaksi tol JORR untungkan publik dan industri Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna dalam diskusi di Jakarta, 26 September 2018. (Iqbal Musyaffa - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Kebijakan pemerintah mengintegrasikan transaksi jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) menurut pemerintah, akan menguntungkan banyak pihak khususnya publik dan industri.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna dalam diskusi di Jakarta, Rabu, mengatakan pengintegrasian itu membuat pergerakan logistik barang dan jasa semakin efisien.

Integrasi transaksi di tol JORR akan mulai berlaku sejak tanggal 29 September.

“Kebijakan integrasi ini merupakan satu kesatuan dan satu kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan,” ungkap Herry.

Dengan kebijakan ini, dia mengakui memang akan terjadi kenaikan dan juga penurunan tarif. Namun demikian, lebih banyak ruas tol di JORR yang mengalami penurunan tarif sesuai dengan "peruntukkan" dibangunnya tol JORR.

Herry menjelaskan, "peruntukkan" yang dimaksud adalah bahwa tol JORR dibangun sebagai sistem primer transportasi bagi angkutan primer seperti angkutan jarak jauh dan angkutan logistik.

"Peruntukkan di Jabodetabek itu kita bentuk jaringannya radial dan lingkar. JORR itu bagian dari lingkar,” jelas dia.

Angkutan primer untuk transportasi jarak jauh dan logistik menurut dia, tidak seharusnya masuk sistem sekunder (jalan non-tol) sehingga angkutan logistik menjadi tidak efisien.

Selain untuk efisiensi sistem logistik nasional, lebih lanjut Herry juga menyebutkan kebijakan integrasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpindah ke transportasi umum dan memanfaatkan jalan non-tol yang memang diperuntukkan bagi lalu lintas sistem sekunder.

“Sekali lagi, kebijakan publik tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kami menggarisbawahi kebijakan tersebut harus bisa memprioritaskan yang seharusnya, dalam hal ini angkutan logistik,” tegas Herry.

Sebagai informasi, dengan adanya integrasi, penggunaan tol JORR sepanjang 76 km akan dikenakan satu tarif, yakni Rp15.000 untuk kendaraan Golongan I, Rp22.500 untuk kendaraan Golongan II dan III, dan Rp30.000 untuk Golongan IV dan V.

Saat ini, untuk kendaraan Golongan I dari Simpang Susun Penjaringan yang menuju Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok dikenakan tarif sebesar Rp34.000, sedangkan kendaraan Golongan V sebesar Rp94.500.

Sehingga dengan pemberlakuan integrasi transaksi tol JORR, akan terdapat penurunan tarif tol, yaitu tarif Golongan I turun sebesar Rp19.000, sedangkan Golongan V turun sebesar Rp64.500.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.