Indonesia menang sengketa biodiesel dengan Uni Eropa

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia berhasil memenangi enam gugatan sengketa biodiesel dengan Uni Eropa dalam Panel Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) dan menyatakan Uni Eropa (UE) melanggar Ketentuan Perjanjian Anti-dumping.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dari Islamabad, Pakistan menyampaikan, panel WTO melihat UE tidak konsisten dengan peraturan Perjanjian Anti-Dumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) atas impor biodiesel dari Indonesia.

“Ini akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor ke UE,” ujar Menteri Enggar dalam siarannya Jumat.

UE mengenakan BMAD atas produk biodiesel Indonesia sejak 2013 dengan margin dumping sebesar 8,8 persen hingga 23,3 persen. Sejak saat itu, ekspor biodiesel Indonesia ke UE turun hingga 42,84 persen. Dari USD649 juta pada 2013 turun menjadi USD150 juta pada 2016.

Menurut Menteri Enggar, WTO memutuskan UE melanggar Ketentuan Perjanjian Anti-dumping karena tidak menggunakan data eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi.

Kemudian, juga UE tidak menggunakan data biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping.
UE juga dinilai terlalu tinggi menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia.

Kesalahan UE yang lain adalah metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan.

Selain itu, UE menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping dan UE tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan industri biodiesel domestik.

Nilai ekspor biodiesel akan USD1,7 miliar di 2022

Menurut Menteri Enggar, dalam dua tahun ke depan, maka nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada 2019 diperkirakan akan mencapai USD386 juta.

Nilainya akan terus naik hingga USD1,7 miliar pada 2022.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, mengatakan putusan terseburt dapat menjadi acuan bagi semua otoritas penyelidikan anti-dumping agar konsisten dengan peraturan WTO, terutama selama proses investigasi.

“Otoritas penyelidikan di negara lain bisa menjadikan putusan ini sebagai bahan evaluasi agar berhatihati saat menuduh Indonesia melakukan dumping,” ujar dia.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengatakan bahwa sebagai konsekuensi kemenangan Indonesia dalam sengketa biodiesel dengan UE tersebut, maka putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO harus diimplementasikan sejalan dengan ketentuan WTO.

“UE diwajibkan melakukan penyesuaian BMAD yang telah dikenakan sebelumnya agar sejalan dengan peraturan Perjanjian Anti-dumping WTO,” ujar Prandnya.