Ekonomi, Nasional

Ibukota baru Indonesia berada di Kalimantan Timur

Pada tahap awal pembangunan ibukota baru berada di atas lahan seluas 3.000 ha yang akan diperluas menjadi 200 ribu-300 ribu ha

İqbal Musyaffa   | 22.08.2019
Ibukota baru Indonesia berada di Kalimantan Timur Gedung bertingkat di Jakarta terlihat pada 9 Juli 2019 sebagai wajah Ibu Kota Jakarta. (Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebutkan ibukota baru Indonesia nantinya akan berada di provinsi Kalimantan Timur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibukota baru, namun belum memutuskan di mana lokasi spesifikinya.

“Begitu diputuskan di mana lokasi ibukota baru, maka tanahnya akan kita kunci,” jelas Menteri Sofyan, di Jakarta, Kamis.

Menteri Sofyan menjelaskan maksud dari tanah yang dikunci adalah seperti saat orang menetapkan izin lokasi pembangunan di Jakarta. Begitu ditetapkan izin lokasi, maka tanah tidak boleh dialihkan.

Dia mengatakan pemilik tanah untuk ibukota baru nantinya adalah negara dengan menunjuk otorita pengelola pembangunan dan pengembangan ibukota.

“Kita usahakan sebagian besar tanahnya milik pemerintah sehingga biaya pembebasan tanahnya akan kecil sekali,” lanjut dia.

Sofyan mengungkapkan pada tahap awal pembangunan ibukota baru berada di atas lahan seluas 3000 ha yang kemudian akan diperluas menjadi 200 ribu-300 ribu ha.

“Dengan luas segitu bisa menjadi kota yang indah dengan banyak taman, orangnya bisa hidup sehat, udara bersih, dan kita harapkan bisa berkembang jadi kota yang menarik,” imbuh Sofyan.

Dia mengatakan pada tahap awal gedung yang akan dibangun di ibukota baru adalah kantor presiden, kementerian, DPR/MPR, dan institusi pemerintahan lainnya.

Sinkronisasi pasal2 terakhir ttg RUU pertanahan terutama sistem informasi agar informasi yang ada di berbagai kementerian itu sinkron dengan sistem informasi pertanahan dalam kewenangan BPN ada sistem informasi, di KLHK ada informasi, di kementerian KKP ada informasi, dan ini harus linked

Pajak progresif wacana nanti ditentukan dgn UU perpajakan karena BPN tidak boleh menentapkan. Tapi nanti kita tetapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya kepentingan investasi, pertanahan bisa dapat insentif, atau dukung TOD lewat perpajakan.

Kemarin itu yang beredar seolah2 uu mengatur pajak progresif, tapi tidak. UU pertanahan ini agar lebih mudah mengatur tanah dan mencegah orang spekulasi tanah.

Begitu diputuskan di mana lokasi ibu kota baru, tanahnya kita kunci. Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya belum. Untuk core pertama itu 3000 ha setelah itu perluasannya bisa sampai 200-300 ribu ha sehingga bisa menjadi kota taman, kota yang indah banyak taman, orang bisa hidup sehat, udara bersih dan kita harapkan kotanya bisa berkembang jadi kota yang menarik.

Yang pertama dibangun kantor presiden, menteri, dpr, dll.

Tanah yang diredistribusi itu sekarang sudah ada PPTDKWH percepatan pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Sekarang ini dari menklkh masih sinkonisasi, verifikasi mana yang bisa dilepaskan kalau memang kampungnya itu di dalam hutan, akan dilepaskan. Nanti setelah itu akan diberikan ke BPN untuk diberikan sertifikat.

Luasnya nanti begitu dilepaskan menteri kehutana, kita akan gunakan untuk program redistribusi tanah

Tanah dikunci itu artinya freeze seperti saat orang menetapkan izin lokasi di jkt dulu begitu ditetapkan izin lokasi, maka tanah tidak boleh dialihkan. Pemilik tanah itu adalah negara dgn menunjuk otorita yang akan mengelola pengembangan untuk membangun ibukota. Dan kita usahakan sebagian besar tanah pemerintah sehingga biaya pembebasan tanah akan kecil sekali. Kalau tanah masyarakat akan sangat besar.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.