Anggaran belanja di RAPBN 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun

Pemerintah menargetkan belanja negara dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari PDB.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

“Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor,” jelas Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, dalam pembacaan Nota Keuangan jelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke 74 di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.

Upaya menggenjot investasi dan ekspor menurut Presiden akan dilakukan melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

“Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara,” jelas Presiden Jokowi.

Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

Selain itu, untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) diarahkan kepada lima fokus utama pada tahun 2020 mendatang.

Presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut menjelaskan fokus pertama yang menjadi prioritas dalam RAPBN 2020 adalah untuk penguatan kualitas SDM yang cerdas, terampil, dan sejahtera.

“Fokus kedua adalah akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi,” jelas Presiden Jokowi.

Selanjutnya, dia mengatakan fokus ketiga adalah penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi penuaan populasi.

Fokus keempat adalah penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah dan kelima sebagai antisipasi ketidakpastian global.