Erric Permana
30 Januari 2018•Update: 31 Januari 2018
Erric Permana
JAKARTA
Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Zeid Raad Al Hussein akan berkunjung ke Indonesia pada 4-7 Februari 2018 mendatang.
Kunjungan Zeid yang juga merupakan Pangeran Jordania ini untuk memenuhi undangan Pemerintah Indonesia.
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan KT HAM PBB tersebut nantinya direncakan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo beserta sejumlah menteri di antaranya Menteri Luar Negeri, Kapolri, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM.
“Jadi selain meneruskan tradisi kita mengundang ke Indonesia yang sekaligus merefleksikan komitmen Indonesia untuk bekerjasama dnegan berbagai mekanisme HAM internasional,” ujar Dicky Komar di Kantor Staf Kepresidenan pada Selasa.
Menurut Dicky, Pemerintah Indonesia akan menjelaskan kepada KT HAM dan mempromosikan mengenai keterbukaan Indonesia terhadap pemenuhan HAM. Sebagai salah satu contoh terbukanya Pemerintahan Indonesia, KT HAM juga akan difasilitasi untuk bertemu dengan LSM HAM.
“Pastinya pertemuan dengan LSM HAM akan membahas isu mengenai yang dibawa oleh LSM itu sendiri seperti LGBT, hukuman mati, Papua,” kata Dicky.
Dicky menegaskan kedatangan KT HAM PBB tersebut bukan untuk memantau kondisi HAM di Indonesia. Menurutunya kedatangan tersebut hanya untuk bekerjasama dan bertemu dengan Presiden RI Indonesia.
Dia juga mengakui nantinya pemerintah akan menjelaskan mengenai kondisi di Papua kepada KT HAM PBB sebelum berkunjung ke Papua Nugini dan Fiji.
“Sebelum itu kita bekali lah KT HAM dengan pemahaman yang logis dan langkah konkrit dan rencana terschedule dan terjadwak dan saya kira itu langkah yang cukup ampuh,” tambah dia.
Selain itu juga nantinya Pemeirntah Indonesia akan membahas masalah isu global salah satunya yakni masalah HAM di Rohingya.
Zeid Raad Al Hussein mulai bertugas sebagai KT HAM OBB pada 1 September 2014. Zeid yang berasal dari Jordan merupakan Komisioner Tinggi ke 6 serta wakil keturunanan Asia, Muslim dan Arab yang pertama.
Isu HAM di Indonesia beberapa kali menjadi perhatian Zeid. Dia pernah menyampaikan surat kepada Menlu RI pada 2016 lalu terkait pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.
