Uni Eropa tunda penerbitan paspor vaksinasi

Omer Tugrul Cam, Ata Ufuk Şeker

BRUSSELS

Uni Eropa pada Kamis memutuskan menunda penerbitan sertifikat vaksinasi bagi orang-orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dan memutuskan melarang semua perjalanan yang tidak perlu di dalam kawasa tersebut dan dengan negara ketiga untuk mengendalikan penyebaran virus.

Para pemimpin UE bertemu melalui konferensi video membahas pandemi virus korona dan upaya vaksinasi di negara-negara anggota.

Pada konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Presiden Dewan Eropa Charles Michel dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan keprihatinan mereka tentang penyebaran varian baru virus korona di Eropa.

Para pemimpin tersebut mengatakan mereka akan menyarankan penambahan kategori baru ke peta yang menunjukkan zona risiko.

Wilayah yang akan ditampilkan dalam zona "merah tua" mengacu pada tempat di mana virus menyebar dengan sangat cepat.

Von der Leyen mengatakan orang yang bepergian dari wilayah ini mungkin perlu dites sebelum bepergian dan dikarantina setelah bepergian.

Dia mengatakan hasil tes PCR negatif kemungkinan akan diwajibkan kepada orang-orang yang bepergian dari negara non-UE.

Menekankan bahwa mereka menentang penutupan perbatasan grosir, dia mengatakan perbatasan harus tetap terbuka untuk pengangkutan barang dan jasa di pasar domestik.

Michel mengatakan tindakan pembatasan perlu dilanjutkan dan dalam beberapa kasus harus lebih ketat.

Dalam sebuah surat kepada Komisi Eropa minggu lalu, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengusulkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di seluruh Uni Eropa untuk syarat perjalanan.

Dalam upaya menyelamatkan musim turis yang akan datang, dia menyarankan agar diberikan pergerakan gratis bagi mereka yang sudah divaksinasi.

Meskipun Mitsotakis menolak gagasan mewajibkan vaksinasi atau prasyarat untuk bepergian, sarannya telah memecah belah para pemimpin Uni Eropa.

Michel juga telah memperingatkan bahwa sertifikat perjalanan ini harus diperkenalkan setelah banyak orang sudah menerima vaksin.

Jika tidak, kata dia, pemerintah berisiko menimbulkan frustrasi yang sangat besar.