UE: PBB harus ikut serta dalam proses repratriasi Rohingya

Fatih Hafiz Mehmet

ANKARA

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini pada Jumat mengatakan, kepulangan pengungsi Rohingya ke negara asal mereka harus dipastikan agar berlangsung dengan aman.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmoud Ali di Brussel, Mogherini menegaskan bahwa Badan Pengungsi PBB harus diikutsertakan dalam proses repatriasi.

Menurut pernyataan yang dirilis kantor Mogherini, Mogherini mengapresiasi peran pemerintah dan rakyat Bangladesh yang telah bermurah hati menampung pengungsi Rohingya.

Awal tahun ini, Myanmar dan Bangladesh menandatangani kesepakatan repatriasi pengungsi, namun otoritas Myanmar telah menolak akses masuk badan internasional manapun, termasuk PBB, untuk mengawasi proses tersebut.

Lebih dari 750.000 pengungsi, kebanyakan anak-anak dan perempuan, telah meninggalkan Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017, ketika pasukan Myanmar melancarkan operasi militer yang membunuh, menjarah rumah, dan membakar desa-desa kaum minoritas Rohingya.

Menurut Dokter Lintas Batas, sepanjang 25 Agustus - 24 September 2017, sedikitnya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine.

Dalam laporan yang dirilisi pada 12 Desember 2017, Dokter Lintas Batas menyebutkan bahwa 71,7 persen kematian disebabkan oleh tindak kekerasan. 730 kematian terjadi pada anak-anak bawah usia lima tahun.

PBB menyebut Rohingya sebagai kaum paling teraniaya di dunia, yang telah menderita karena sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.

Data PBB menunjukkan adanya pembunuhan - terhadap bayi dan anak-anak - pemerkosaan massal, pemukulan brutal, dan penghilangan paksa selama operasi militer. PBB menyatakan bahwa kekerasan terhadap Rohingya termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.