Merve Aydogan
ANKARA
Serangan Armenia terhadap permukiman sipil di Azerbaijan bukan hanya "kejahatan terhadap kemanusiaan" tetapi juga "tanda keputusasaan" yang dialami negara itu, kata menteri luar negeri Turki pada Selasa.
"Kami akan terus mendukung integritas teritorial Azerbaijan, seperti yang kami lakukan juga dengan Georgia, Ukraina, Suriah, dan Irak," kata Mevlut Cavusoglu dalam konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Azerbaijan di Baku, ibu kota Azerbaijan.
Mengomentari serangan Armenia terhadap pemukiman sipil, Cavusoglus mengatakan ini adalah pelanggaran Konvensi Jenewa 1949.
Cavusoglu mengatakan bahwa memperlakukan Azerbaijan dan Armenia dengan syarat yang sama berarti memberi penghargaan kepada penjajah.
Menlu Turki menekankan bahwa dunia seharusnya berpihak pada "Azerbaijan yang berada di pihak yang sah dan sesuai hukum internasional".
Cavusoglu juga mengkritik pernyataan baru-baru ini oleh ketua bersama Kelompok Minsk Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), dengan mengatakan bahwa mereka sekali lagi menempatkan Azerbaijan yang menjadi korban dalam kelompok yang sama dengan Armenia, yang merupakan negara penjajah.
"Untuk pertama kalinya, di tingkat pemerintahan, trio Minsk [AS, Rusia, Prancis], mengeluarkan pernyataan ... Tapi itu tidak berbeda dengan pernyataan yang dibuat oleh perwakilan, duta besar sebelumnya," ungkap dia.
Menlu Turki menambahkan bahwa kelompok Minsk menempatkan Azerbaijan yang menjadi korban dalam tempat yang sama dengan penjajah Armenia.
“Seluruh dunia harus memahami bahwa tidak akan bermanfaat seperti ini. Tentu saja, sampai sekarang kita mendukung setiap upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai," tutur dia.
Mengulangi dukungan Turki dan rakyat Turki kepada Azerbaijan dalam konflik melawan Armenia, dia mengatakan kunjungannya adalah cara Turki untuk menunjukkan solidaritas dengan Azerbaijan dan rakyatnya.
"Kami akan selalu memihak negara saudara kami Azerbaijan. Kami akan berdiri bersama Anda dalam kesedihan dan kegembiraan, hari ini dan besok," kata Cavusoglu.
Dia sekali lagi menekankan dirinya ingin menegaskan kepada seluruh dunia bahwa Karabakh adalah milik Azerbaijan.
Menggarisbawahi bahwa wilayah pendudukan Karabakh Atas - juga dikenal sebagai Nagorno-Karabakh - dan Azerbaijan belum dibebaskan, terlepas dari semua resolusi, dia mengatakan komunitas internasional sampai saat ini tidak mengambil langkah konkret untuk penarikan Armenia.
"Resolusi Dewan Keamanan PBB 822, 874 dan 884 tidak dilaksanakan. Demikian pula, keputusan OSCE tidak dilaksanakan. Lebih dari 1 juta saudara dan saudari kami yang melarikan diri dan terlantar menunggu untuk kembali ke rumah mereka," tegas dia.
Menyerukan kepada komunitas internasional untuk juga mendukung integritas teritorial Azerbaijan, Cavusoglu menyebut Azerbaijan menekankan bahwa tidak boleh ada standar ganda dalam masalah ini baik di lapangan maupun dalam negosiasi.
Armenia memiliki mentalitas teroris
Menteri Luar Negeri Azerbaijan Ceyhun Bayramov juga mengkritik Armenia, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki "mentalitas teroris" yang tidak ragu-ragu untuk mencapai tujuannya.
"Kehadiran ilegal tentara Armenia di wilayah Azerbaijan merupakan ancaman dan bahaya terbesar bagi Azerbaijan dan kawasan itu," kata Bayramov.
Mengatakan bahwa pihak Armenia telah menyerang warga sipil sejak bentrokan dimulai, Bayramov mengatakan menurut informasi terkini serangan Armenia menelan 27 korban jiwa sipil dan 143 lainnya luka-luka.
"Ini bukan taktik baru. Armenia juga menggunakan taktik ini pada 1990-an. Tujuan mereka adalah menyebarkan kepanikan di kalangan warga sipil untuk mencapai tujuan mereka," ujar dia.
Dia menambahkan bahwa Armenia tidak memiliki "garis merah" tetapi "garis merah” Azerbaijan adalah penarikan pasukan militer Armenia dari wilayahnya.
Bentrokan yang sedang berlangsung dimulai sejak 27 September, ketika pasukan Armenia menyerang pemukiman sipil dan militer Azerbaijan di wilayah tersebut, yang menyebabkan korban jiwa.
Konflik Karabakh
Hubungan antara dua negara bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.
Sejumlah resolusi PBB serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan Armenia dari wilayah tersebut.
OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai bagi konflik itu, tetapi upayanya tak kunjung berhasil. Gencatan senjata disepakati pada 1994.
Banyak kekuatan dunia telah menyerukan gencatan senjata segera. Turki, sementara itu, mendukung hak Baku untuk membela diri.
