Turki kecam penggeledahan ilegal pada kapal kargo oleh misi Uni Eropa

Sena Guler, Merve Aydogan

ANKARA

Turki pada Senin mengecam penggeledahan ilegal terhadap kapal kargo Turki yang membawa pasokan kemanusiaan ke Libya.

Aksi penggeledahan yang dilakukan oleh fregat Jerman yang bertugas di bawah misi angkatan laut Uni Eropa dipimpin oleh Yunani.

"Kami sangat menyesalkan bahwa kapal kami, yang terbukti tidak melanggar embargo senjata, ditahan dari rutenya selama berjam-jam dalam kondisi cuaca buruk dan selama pemeriksaan para awak kapal diperlakukan seolah-olah mereka penjahat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy.

Aksoy membantah bahwa kapal tersebut telah melanggar embargo senjata PBB di Libya.

Dia menekankan bahwa Turki memprotes tindakan tersebut, dengan mengatakan itu adalah "tindakan ilegal dan paksaan."

Dia mengatakan insiden itu mungkin menimbulkan permintaan kompensasi atas kerusakan atau kerugian.

"Sangat penting untuk mendapatkan persetujuan negara berbendera sebelum mengganggu kapal komersial di perairan internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang embargo senjata Libya tidak mengesampingkan kewajiban ini," lanjut dia.

Kapal kargo MV Roselina A dicegat oleh kapal Jerman, Hamburg barat daya pulau Peloponnese untuk digeledah isinya dari Minggu malam hingga Senin pagi, kata Aksoy.

Fregat Jerman terlibat dalam Operasi Irini, sebuah misi Eropa yang diluncurkan awal tahun ini untuk memberlakukan embargo senjata PBB di Libya yang dilanda perang, meski misi itu telah dituduh berpihak pada Khalifa Haftar dan sekutunya.

Aksoy mencatat bahwa kapal Turki hanya membawa cat, bahan terkait cat, dan bantuan kemanusiaan ke pelabuhan Misrata di Libya.

Namun, unsur bersenjata Operasi Irini melakukan penggeledahan selama berjam-jam di kapal tersebut, termasuk menggeledah secara paksa kapten dan awak kapal, tutur Aksoy.

"Semua awak kapal, termasuk nakhoda, digeledah secara paksa, dikumpulkan dan dikurung di satu lokasi, peti kemas digeledah secara paksaan, sementara nakhoda kapal ditempatkan di bawah pengawasan seorang prajurit bersenjata," kata Aksoy.

- Operasi Irini bias

"Intervensi ini dilakukan tanpa persetujuan baik dari Turki," kata Aksoy, menambahkan bahwa intervensi itu hanya berakhir setelah penolakan terus-menerus oleh Turki.

"Personel bersenjata tetap berada di kapal dan meninggalkan kapal kargo tersebut pada pukul 09.38 [0638GMT] dini hari," sebut dia.

Aksoy mengatakan bahwa ketidakberpihakan Operasi Irini meragukan karena dimulai tanpa negosiasi baik dengan pemerintah Libya yang sah atau Turki ataupun NATO.

Dia menambahkan bahwa standar ganda dan pendekatan yang melanggar hukum terhadap kapal yang pergi dari Turki ke Libya "tidak akan pernah dapat diterima."

"Seperti yang telah kami nyatakan berkali-kali sebelumnya, Irini adalah operasi yang bias. Ini adalah operasi yang tak memeriksa pengiriman senjata ke pemberontak Haftar, bertindak sewenang-wenangnya dan ingin menghukum Pemerintah Libya yang sah," tutur Aksoy.

Sementara itu, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan UE sekali lagi telah membuktikan ketidakberpihakannya dengan kampanye terbaru Operasi Irini yang diluncurkan tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Libya yang sah atau NATO dan Turki.

Dia menyebutnya sebagai operasi yang bertujuan untuk menghukum pemerintah Libya yang sah daripada memantau pasokan senjata ke pemberontak Haftar.

Libya dilanda perang saudara sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintah baru didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal dalam menghadapi serangan oleh panglima perang Haftar.

Turki mendukung pemerintah sah negara yang berbasis di ibu kota Tripoli.