Sepanjang September, terjadi 687 penahanan sewenang-wenang di Suriah

Can Erozden

ANKARA

Selama September, sebanyak 687 kasus penahanan sewenang-wenang dilaporkan di Suriah yang dilanda perang.

Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SNHR) pada Rabu mengungkapkan bahwa pasukan rezim Bashar al-Assad bertanggung jawab atas 87 persen penahanan.

Laporan LSM yang berbasis di London itu menyebutkan bahwa bulan lalu, pasukan rezim Assad secara sewenang-wenang menahan 402 orang, termasuk 22 anak-anak dan 34 perempuan.

Selain itu, organisasi teroris YPG/PKK menahan 190 orang tanpa alasan bulan lalu, termasuk empat anak dan enam perempuan, sementara Daesh menahan 22 orang, termasuk dua anak.

Kelompok militan Hay'at Tahrir al Sham menahan 35 pria, sementara faksi dari oposisi bersenjata menahan 38 orang, termasuk satu anak dan dua perempuan.

Laporan itu juga mengatakan bahwa dari Januari hingga September, 6.109 orang mengalami penahanan sewenang-wenang di seluruh Suriah.

Selama lebih dari 30 tahun kampanye teror melawan Turki, PKK -- yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa -- telah bertanggung jawab atas tewasnya hampir 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

"Dalam kebanyakan kasus, keluarga korban tidak dapat mengidentifikasi entitas yang melakukan penangkapan secara akurat, mengingat bahwa semua kekuatan yang berpihak pada rezim Suriah [milisi Iran, kelompok Hizbullah dan lain-lain], selain dari empat keamanan utama lembaga dan banyak cabang mereka, memiliki wewenang untuk menangkap, menyiksa, bahkan menghilangkan secara paksa," papar SNHR dalam laporannya.

Suriah telah terkunci dalam perang sipil mematikan sejak awal 2011, ketika rezim Bashar al-Assad menyerang kelompok pro-demokrasi dengan brutal. Hal ini memicu konflik militer antara kelompok oposisi Suriah dan rezim Assad.

Iran telah mendukung rezim Assad selama perang sementara Rusia melakukan intervensi pada September 2015.

Perundingan damai pun dimulai pada 2012 di Jenewa untuk menemukan solusi politik terhadap konflik. Selain itu, pada 2017, perundingan damai juga dimulai di Astana.

Akibat konflik itu, ratusan ribu penduduk sipil tewas - terutama karena serangan udara rezim yang menargetkan daerah-daerah yang dikuasai oposisi - sementara jutaan lainnya mengungsi.